INDRAMAYU, (FC).- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu, menolak kebijakan impor beras yang dilakukan Perum Bulog.
PKB pun meminta perintah agar mengevaluasi terkait kebijakan impor beras yang dinilai merugikan petani.
“PKB Indramayu tolak kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog,” ungkap Amroni Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu, Kamis (5/1).
Dikatakan Amroni, penolakan kebijakan impor beras oleh pihaknya, sangat sepakat dengan langkah yang telah diambil oleh Fraksi PKB DPR RI. Dan sangatlah tepat dan pihaknya pun di daerah sangat mendukung.
“Kebijakan impor beras ratusan ribu ton oleh Perum Bulog telah merugikan petani. Dikarenakan akan berimbas kepada harga jual beras petani diprediksi akan langsung terjun bebas,” ungkapnya.
Amroni menilai, kebijakan tersebut hanya akan berdampak pada makin terpuruknya kesejahteraan para petani.
Terlebih, Kabupaten Indramayu merupakan penghasil beras tertinggi. Di wilayah Pantura Jabar ini memiliki luas lahan sawah seluas 215,731 hektare.
“Dari luas ini, diperoleh produksi padi 1.376.429,68 ton gabah kering giling (GKG) atau produksi berasnya sebesar 789.657,71 ton,” ujar dia.
Fakta tersebut, menurut Amroni seharusnya bisa menjadikan para petani di Indramayu sejahtera.
Namun, pada kenyataannya, masih banyak persoalan yang terjadi. Mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi hingga adanya kebijakan impor beras.
“Adanya impor beras jelas merugikan petani dan menyakiti perasaan masyarakat Indramayu yang notabenenya sebagai penghasil padi terbesar se-Indonesia,” ujar dia.
Lanjut Amroni, DPC PKB Indramayu berpandangan ketahanan pangan nasional perlu didukung namun juga jangan sampai merugikan petani lokal.
“Petani kita harusnya didukung dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional, impor beras mencederai semangat itu,” ujarnya. (Agus Sugianto)