KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon belum menerapkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memastikan, pihaknya masih akan melakukan kajian lebih dalam sebelum memutuskan untuk mengikuti program tersebut.
“Terkait Rp 1.000 per hari, saya belum bicarakan di seluruh SKPD,” ujar Effendi Edo saat dikonfirmasi, Rabu (8/10).
Menurutnya, banyak hal yang harus dibahas lebih dulu agar kebijakan tersebut bisa berjalan jelas dan transparan.
“Ini juga kan harus kita bicarakan dulu, programnya seperti apa nanti, bagaimana penyimpanannya, pengambilannya dan lain sebagainya,” ucapnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini kebijakan donasi Rp1.000 per hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat itu belum diterapkan di Kota Cirebon.
“Sejauh ini belum jalan. Nanti kita rapatkan dulu di internal Pemkot,” jelas dia.
Baca Juga: DPRD Jabar Minta Gerakan Sapoe Sarebu Dikelola Transparansi
Edo menambahkan, Pemkot Cirebon pada prinsipnya mendukung setiap gerakan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, setiap kebijakan harus dikaji agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Yang penting niatnya baik, tapi tentu perlu kita sesuaikan dengan kondisi dan mekanisme di daerah kita,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Melalui gerakan ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau ASN, siswa dan masyarakat untuk menyisihkan uang Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial dan dukungan terhadap pemenuhan hak dasar pendidikan serta kesehatan masyarakat.
Gerakan donasi tersebut diharapkan bisa menjadi wujud kesetiakawanan sosial warga Jawa Barat untuk membantu sesama.
Namun di Kota Cirebon, kebijakan ini tampaknya masih perlu waktu dan pembahasan sebelum benar-benar dijalankan. (Agus)
Discussion about this post