KAB. CIREBON, (FC).- Sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan materi pengembangan potensi ekonomi kecamatan, berbagai permasalahan mencuat dalam kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (6/4).
Dalam kesempatan tersebut Kuwu Mundu Pesisir, Khaerun menyampaikan keluh kesahnya kepada anggota DPRD, menurutnya bagaimana bicara untuk memajukan Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik lagi, sementara permasalahan di desa masih kompleks dan berkutat dengan permasalahan sederhana namun menjadi permasalahan yang besar.
Menurutnya, permasalahan tersebut yang berakibat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa (Pemdes), salah satu contohnya masih adanya biaya adminstrasi dalam pembuatan KTP maupun KK, sementara masyarakat tahunya gratis.
“Kami di desa saja siltap (gaji) Kuwu maupun aparaturnya belum keluar, sementara kami tetap harus mengeluarkan anggaran untuk operasional belum lagi untuk menutupi biaya administrasi pembuatan KTP maupun KK,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, potensi yang ada di wilayah Kecamatan Mundu, dalam pengembangan ekonomi kecamatan, meliputi daerah pesisir dengan nelayannya, maupun sektor pertanian dengan para petaninya.
Lebih lanjut Khaerun menjelaskan, ada empat desa di Kecamatan Mundu yang sebagian besar masyarakatnya nelayan, namun sebagai daerah nelayan dirinya berharap adanya perhatian dari Pemkab Cirebon maupun dinas terkait.
Permasalahannya adanya pendangkalan sungai sebagai akses nelayan, menjadi permasalahan yang harus di tindaklanjuti, karena adanya pendangkalan sungai sudah tidak bisa dilalui oleh perahu para nelayan, dan ini jelas berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri khususnya para nelayan.
“Kalau bicara nelayan, jangan berorientasi ke wilayah gebang atau wilayah Kapetakan saja, kami sebagai nelayan kecil juga ingin diakomodir oleh pemerintah,” harapnya.
Menanggapi keluhan Kuwu yang ada di Kecamatan Mundu, anggota DPRD dari fraksi PKS, Nurkholis menyikapi permasalahan adanya biaya operasional terkait dengan kependudukan dan sebagainya itu sudah ditanggung seluruhnya oleh kabupaten dan pusat jadi tidak ada lagi kata-kata ada biaya administrasi untuk mengurus ini terutama KTP dan KK.
“Jadi kalau ada pihak-pihak terkait yang menyatakan ini harus ada biaya administrasi itu adalah oknum,” tandasnya.
Dijelaskannya, dirinya hari ini (kemarin,-red) ada pertemuan dengan Dinas Kependudukan pencatatan sipil (Disdukcapil), nanti menurutnya permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan Disdukcapil, dan berharap kejadian seperti ini tidak ada lagi terjadi di Kabupaten Cirebon.
Dirinya menjelaskan potensi peningkatan ekonomi yang ada di kecamatan Mundu, diharapkan seluruh desa-desa sudah mulai berbenah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya yang sekarang sedang digaungkan adalah terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namanya BUMDes, juga harusnya keberadaannya menjadi nilai plus ada keuntungan yang bisa dihasilkan dari usaha tersebut.
“BUMDes ini harus dikelola dan diurus oleh orang-orang yang profesional,” pungkasnya. (Nawawi)
Discussion about this post