KOTA CIREBON, (FC).- Program revitalisasi sekolah terus digencarkan pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Inisiatif strategis ini difokuskan pada perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, hingga berat, sekaligus melengkapi sarana dan prasarana untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Komalasari, S.Pd., M.Pd., menyampaikan masih banyak sekolah yang menghadapi kondisi bangunan yang memprihatinkan. Melalui program revitalisasi, pemerintah hadir untuk memberikan solusi konkret terhadap persoalan tersebut.
“Masih banyak sarana dan prasarana di sekolah yang mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat. Program revitalisasi ini menjadi salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut,” ujar Komalasari, saat kunjungan ke SDN Kartini, Kota Cirebon, Senin (20/4).
Ia menambahkan, program revitalisasi merupakan bagian dari prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam waktu relatif singkat, khususnya di sektor pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Kadini menambahkan pihaknya telah melakukan langkah konkret dengan mengusulkan sejumlah sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun 2025 lalu.
“Untuk tahun ini, kami sudah mengusulkan beberapa sekolah yang memang membutuhkan perbaikan, baik rehabilitasi ruang kelas maupun penambahan ruang baru. Kami berharap dalam waktu dekat ada kepastian dari kementerian terkait pelaksanaan program ini,” jelasnya.
Menurut Kadini, program revitalisasi sangat membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan perbaikan infrastruktur sekolah secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, bantuan dari pemerintah pusat ini sangat meringankan beban daerah. Kami berharap ke depan jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan bisa semakin banyak,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, pada tahun ini pihaknya mengajukan sebanyak 34 sekolah dasar (SD) untuk mendapatkan program revitalisasi. Usulan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, hingga fasilitas pendukung seperti perpustakaan, toilet, dan ruang UKS.
Menariknya, hampir seluruh sekolah di Kota Cirebon turut mengajukan proposal revitalisasi berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kadini menegaskan keaktifan sekolah dalam menginput data menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan penerima bantuan.
“Jika sekolah tidak terdaftar atau tidak aktif mengisi Dapodik, maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bantuan revitalisasi. Karena itu, kami terus mendorong sekolah untuk memperbarui data sarana dan prasarana secara berkala,” tegasnya.
Meski demikian, kata Kadini, keputusan akhir terkait sekolah penerima bantuan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dari total 34 sekolah yang diusulkan, nantinya akan diseleksi berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan.
“Dengan adanya program ini, diharapkan kualitas infrastruktur pendidikan di Kota Cirebon semakin meningkat, sehingga mampu mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post