KAB.CIREBON, (FC).- Peringatan Hari Desa Nasional yang jatuh setiap tanggal 15 Januari menjadi momentum krusial bagi seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali peran strategis desa.
Sebagai unit pemerintahan terkecil sekaligus miniatur negara, desa memegang peranan vital dalam menjaga pilar demokrasi, ekonomi, sosial, hingga budaya nasional.
Namun, di tengah perayaan tahun 2026 ini, terselip kekhawatiran besar mengenai kemandirian otonomi desa akibat tren penurunan alokasi Dana Desa (DD) yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Kuwu Desa Cibogo, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Ahmad Hudori, kepada FC, Kamis (15/1), menegaskan bahwa desa semestinya semakin berdaya secara otonomi. Ia mengingatkan bahwa secara historis, eksistensi desa telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.
“Desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Dari urusan administrasi kelahiran hingga kematian, masyarakat selalu datang ke desa. Kami adalah miniatur negara. Jika desanya kuat, maka Indonesia pun hebat,” paparnya.
Tonggak penguatan desa sebenarnya telah tertanam melalui UU No. 6 Tahun 2014, yang kemudian diikuti dengan pengucuran Dana Desa pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20,766 triliun.
Anggaran ini terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya di angka Rp104 triliun pada tahun 2019, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan desa di seluruh penjuru negeri.
Pria yang akrab disapa Ahud, menambahkan, sayangnya, optimisme pembangunan desa kini diuji. Data menunjukkan penurunan tajam alokasi Dana Desa.
Jika pada tahun 2024 dan 2025 anggaran berada di angka Rp71 triliun, pagu Dana Desa untuk tahun 2026 justru merosot ke angka Rp60,6 triliun.
Kondisi ini diperumit dengan adanya skema pengalokasian baru. Dari total pagu Rp60,6 triliun tersebut, sekitar Rp25 triliun dialokasikan khusus untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
“Artinya, secara efektif desa-desa hanya menerima sekitar 20 hingga 35 persen dari total Dana Desa yang dianggarkan,” tegas mantan Sekjen FKKC Kabupaten Cirebon.
Menurut Ahud yang juga sebagai penasehat FKKC Kabupaten Cirebon, jika dirata-ratakan, setiap desa di Indonesia diperkirakan hanya akan memperoleh kucuran dana sekitar Rp200 juta hingga Rp370 juta per tahun.
Angka ini dinilai jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
“Dengan anggaran yang terbatas, desa akan mengalami kesulitan besar dalam merealisasikan program pembangunan hasil musyawarah desa (Musdes). Padahal, manfaat Dana Desa sangat nyata dirasakan masyarakat, mulai dari jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase (SPAL), lapangan olahraga, hingga pasar desa dan BLT,” tambah Ahud.
Selain persoalan anggaran, tantangan lain yang dihadapi pemerintah desa adalah beban moral akibat maraknya pemberitaan miring. Sebagai garda terdepan pelayanan, aparat desa seringkali menjadi sasaran kritik tanpa dasar dan framing negatif terkait pengelolaan keuangan.
“Banyak informasi hoaks yang menyudutkan desa, padahal tantangan administratif dan teknis di lapangan sangatlah kompleks. Hal ini dinilai mencederai marwah desa sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga,” ungkapnya.
Ahud yang kini menjabat pengurus DPP Apdesi Merah Putih berharap, di momentum Peringatan Hari Desa Nasional 2026 ini, tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat dan daerah.
Perlu ada perlindungan terhadap marwah desa serta kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada keberlanjutan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan ekosistem informasi yang sehat, visi untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional akan sulit tercapai.
Kedaulatan desa bukan hanya soal status, melainkan soal kemampuan untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara mandiri.
“Sebab, fondasi kekuatan Indonesia terletak pada kedaulatan dan kesejahteraan desa-desanya,” pungkas Ahud. (Nawawi)
Discussion about this post