INDRAMAYU, (FC).- Pegiat sosial di Kabupaten Indramayu menilai anggaran pemeliharaan WC khusus di ruangan ketua DPRD Indramayu tidak memberikan contoh yang baik ditengah ramainya terkait efisiensi anggaran disejumlah institusi.
Perihal tersebut diungkapkan Masdi usai melakukan pengecekan bersama antara pegiat sosial dengan bagıan umum DPRD Kabupaten Indramayu terkait pengalokasian anggaran APBD tahun 2026 untuk pemeliharaan WC di ruangan ketua DPRD.
“Kondisinya masih layak pakai dan alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas bagı masyarakat,” ungkap Masdi, Selasa (19/5).
Masdi mengatakan seharusnya institusi seperti DPRD ini memberikan contoh terkait efisiensi anggaran sehingga yang sekiranya masih layak tidak perlu diada-adakan lagi.
Seperti diketahui, pegiat sosial melakukan pengecekan WC Ketua DPRD Indramayu didampingi oleh staf umum DPRD kabupaten Indramayu.
Staf umum DPRD kabupaten Indramayu bapak Mul yang mengantarkan untuk meninjau langsung dari dekat kondisi sebenarnya terhadap bangunan WC yang dianggarkan sebesar Rp51,75 juta.
Secara umum bangunan tersebut masih sangat layak digunakan. Pada bagıan dinding dan closet duduknya masih layak digunakan untuk beberapa tahun ke depan.
Jikapun ada perbaikan pada bagian atap ditambah pengecatan ulang agar terlihat bersih.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu Dulyono menjelaskan bahwa ruangan WC yang ada di ruangan ketua DPRD sudah tidak layak sehingga menjadi prioritas penganggaran di tahun ini.
Dulyono berdalih bahwa pada saat kehadiran gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Indramayu yang bersangkutan menilai kondisi WC yang ada di ruangan ketua DPRD tidak layak dan harus diperbaiki.
“Dengan dasar itulah, akhirnya setwan DPRD Indramayu melakukan penganggaran,” jelas Dulyono.
Mengenai besar anggaran yang dialokasikan itu, Dulyono menjelaskan merupakan hasil kajian pihak konsultan dan tim teknis dari dinas PUPR.
“Besaran anggarannya yang menghitung itu tim konsultan dan tim teknis. Dari anggaran itu sudah terpotong dengan pajak dan keuntungan pekerjaan 10 persen. Kami hanya menerima manfaatnya saja” jelas Dulyono. (Agus Sugianto)
Discussion about this post