KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Kota Cirebon yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa (19/5).
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperkuat arah kebijakan bersama.
“Momentum ini sangat strategis, bukan hanya sebagai refleksi bersama para pimpinan, tetapi juga sebagai ruang membangun sinergi, kolaborasi, dan konsolidasi. Pengendalian inflasi bukan hanya tugas tim, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor untuk memperkuat kinerja secara terukur,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Cirebon pada April 2026 tercatat deflasi sebesar 0,06 persen (mtm), dengan inflasi tahunan 2,75 persen dan inflasi tahun kalender 0,97 persen. Capaian ini menunjukkan kondisi inflasi yang relatif terkendali dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan stok bahan pokok, hingga penguatan UMKM melalui Mall UKM. Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam pengendalian inflasi yang merupakan indikator makro.
“Setiap pihak memiliki peran strategis. Siapa berbuat apa dan berkontribusi terhadap apa, itu menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Kota Cirebon yang strategis harus mampu menjaga kemandirian di tengah dinamika global,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPw Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menunjukkan optimisme. Hal ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) April 2026 yang berada di angka 113,0 atau di atas level optimis (>100), meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Dari sisi digitalisasi, transaksi menggunakan QRIS di wilayah Ciayumajakuning selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 64,82 juta transaksi dengan nilai Rp5,63 triliun. Kota Cirebon menjadi kontributor terbesar dengan porsi 50,63 persen dari total transaksi. Selain itu, realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Cirebon hingga Maret 2026 mencapai Rp2,02 miliar, tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.
“Secara umum inflasi Kota Cirebon masih berada dalam rentang target. Namun demikian, komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan cabai merah tetap perlu menjadi perhatian utama karena kontribusinya terhadap inflasi cukup besar,” jelas Wihujeng.
Ia juga menambahkan bahwa deflasi April dipengaruhi oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca Idulfitri serta terjaganya pasokan pangan seiring musim panen.
“Inflasi Mei diprakirakan lebih rendah dengan dorongan deflasi pada komoditas pangan seperti telur, daging ayam ras, dan minyak goreng,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, TPID Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah program unggulan tahun 2026. Di antaranya program Mang Pangling (Mobil Pangan Keliling) yang mendistribusikan bahan pangan langsung ke wilayah RW/kelurahan berbasis kebutuhan warga.
Selain itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus dilakukan untuk menjamin pasokan pangan, mengingat Kota Cirebon bukan daerah produsen.
Optimalisasi program Warung Peduli Inflasi (WADULI) juga menjadi perhatian, dengan upaya pembenahan operasional agar lebih konsisten, menarik, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. (Agus)
Discussion about this post