KOTA CIREBON, (FC).- Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi memberikan dua opsi untuk mengatasi persoalan penahanan ijazah di sekolah swasta.
Saat ini, Dedi mengklaim kasus penahanan ijazah di Jawa Barat telah berkurang secara signifikan. Meski demikian, dia tak menampik masih ada sekolah swasta yang belum memberikan ijazah kepada siswanya.
“Kita masih bicara persoalan ijazah yang masih ditahan dan jumlahnya semakin menyurut karena sudah banyak yang sudah diberikan. Tapi ada juga yang belum memberikan,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Senin (3/2/2025).
Oleh karena itu, Dedi memberikan dua opsi kepada masyarakat. Pertama, bantuan untuk sekolah swasta senilai Rp600 miliar per tahun tetap dilanjutkan dengan catatan ijazah harus dikembalikan.
Di Kota Cirebon, Pembina Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMP Swasta Kota Cirebon Deni Diparana mengatakan, sekolah swasta di Cirebon, tidak menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi.
“Kami hanya mengharapkan ada solusi terbaik dan mengambil jalan tengah,” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Deni mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi terkait pernyataan Dedi Mulyadi agar sekolah segera menyerahkan ijazah siswanya yang ditahan.
Dikatakannya, di sekolah swasta, umumnya penahanan ijazah itu dilakukan lantaran siswa yang bersangkutan belum melunasi sejumlah pembiayaan.
Namun demikian, Dedi menegaskan, bahwa pihaknya tidak menolak kebijakan Dedi Mulyadi. Hanya mengharapkan solusi terbaik.
“Sebetulnya bukan penolakan ya. Intinya sih kami ini bagaimana minta solusi,” katanya.
Deni yang juga masih aktif di Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Barat itu menambahkan, bahwa sekolah swasta memerlukan dana swadaya masyarakat untuk operasionalnya.
“Selain dana BOS, kita kan dari swadaya masyarakat pembiayaan sekolah itu. Nah, artinya kita membuat pernyataan itu bukan berarti menolak,” ujarnya.
Namun demikian, Deni membenarkan, bahwa pihaknya saat ini belum bisa menyerahkan ijazah siswa yang ditahan.
Alasannya tentu saja karena belum ada solusi mengenai pelunasan biaya sekolah oleh siswa.
“Kira-kira pemerintah seperti apa memberikan solusinya,” ujarnya.
Deni menambahkan, saat ini sudah ada respons dari Dinas Pendidikan. Antara lain adalah untuk mendata berapa jumlah tunggakan di masing-masing sekolah.
“Sampai hari ini sedang proses pendataan. Nanti kami ke depannya seperti apa kami menunggu kabar lagi,” ungkapnya. (Agus)
Discussion about this post