KOTA CIREBON, (FC).- Publik masih memperbincangkan wacana pemekaran wilayah Jawa Barat. Provinsi ini, dengan luas 35.377,76 km² dan total penduduk mencapai 50,49 juta jiwa, menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
Pemekaran provinsi baru dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satu wilayah yang akan menjadi provinsi baru adalah Provinsi Cirebon. Nantinya, pusat pemerintahan akan berlokasi di Kota ataupun Kabupaten Cirebon.
Tuntutan pemekaran wilayah juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas pemerintahan di kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Gagasan ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan legislatif. Salah satu pendukung wacana tersebut adalah Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, yang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Cirebon.
“Wacana ini sudah bergulir cukup lama dan masih dalam proses. Saya mendengar bahwa pemekaran provinsi masih menunggu, tetapi pemekaran kota atau kabupaten kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat,” ujar Andrie, Kamis (30/1/2025).
Meski demikian, Andrie menegaskan secara pribadi ia sangat mendukung pembentukan Provinsi Cirebon. Menurutnya, jika wacana ini terwujud, wilayah Cirebon tidak akan lagi bergantung pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Suputra Gani. Ia menilai pembentukan Provinsi Cirebon merupakan sebuah keniscayaan, mengingat luasnya wilayah Jawa Barat yang saat ini memiliki 27 kabupaten/kota.
“Pemerintah daerah bertugas untuk melayani masyarakat. Jawa Barat ini sangat luas, sehingga pembentukan Provinsi Cirebon adalah sesuatu yang logis dan perlu diwujudkan,” kata Harry.
Ia juga menyoroti tingginya aktivitas masyarakat di Kota Cirebon, terutama pada siang hari, ketika jumlah penduduk dapat mencapai dua juta orang akibat mobilitas warga dari wilayah Ciayumajakuning.
Apalagi, ditambah dengan perlintasan kereta api yang padat, Harry menilai pembenahan infrastruktur sangat diperlukan.
“Jika Kota Cirebon menjadi ibu kota Provinsi Cirebon, otomatis infrastruktur akan lebih diperhatikan. Saat ini, misalnya, rencana pembangunan jalur flyover untuk mengatasi kemacetan masih terkendala pendanaan yang besar. Dengan status ibu kota provinsi, hal tersebut lebih mungkin terealisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harry optimistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mendukung kebijakan yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Provinsi Cirebon ini paling siap karena memiliki pelabuhan dan bandara. Namun, kunci utamanya adalah kekompakan semua pihak untuk mewujudkan hal ini,” pungkas Harry.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menambahkan Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dibandingkan dengan Jawa Tengah, yang memiliki lebih sedikit penduduk tetapi ribuan desa, namun Jawa Barat masih berada di bawah Jawa Tengah dalam hal jumlah desa.
“Untuk itu, kami mendukung inisiatif dari berbagai tokoh agar Provinsi Cirebon dapat terbentuk demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fitrah.
Namun, Fitrah menekankan perlu ada kajian mendalam terhadap berbagai aspek agar pemekaran wilayah benar-benar membawa kemajuan, bukan justru menghambat perkembangan daerah yang dimekarkan. (Agus)
Discussion about this post