KUNINGAN, (FC).- Kejaksaan Negeri Kuningan telah menyatakan lengkap atas berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyelewengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Luragung.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kuningan dipimpin langsung oleh Kajari Kuningan L. Tedjo Sunarno, didampingi Kasi Pidsus Kejari, Ardy Haryo Putranto, dan Kasi Intel, Mahardika Rahman, di aula Kejaksaan Negeri Kuningan, Kamis (18/2).
Kajari Kuningan L. Tedjo Sunarno menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kuningan telah menyatakan lengkap atas berkas perkara yang dilakukan penyidik atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Luragung.
Lebih jauh, Kasi Pidsus Ardy Haryo Putranto menjelaskan berkas yang diperiksa oleh Polres Kuningan atas dugaan korupsi atas Dana BOS di SMK tersebut telah lengkap.
Dan dia berterima kasih kepada pihak kepolisian karena berkas tersebut sudah tersusun rapih dan baik, sehingga pihaknya sebagai Jaksa Penuntut Umum bisa menyatakan berkas untuk dilanjutkan atau P-21.
“Kasus ini dengan Tersangka H. mamat Rahmat disangkakan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo 14 ayat 1, uu 31 Tahun 1969 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya berkas kita serahkan ke pihak penyidik untuk ditindaklanjuti tahap 2 yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kita lagi yaitu Jaksa Penuntut Umum,” jelas Ardy.
Ditanya kronologis, Ardy menyampaikan awalnya SMKN 1 Luragung tahun 2014 dan 2015 menerima bantuan operasional sekolah dari Kemendibud dan BOS dari provinsi Jawa Barat.
Kemudian hasil rapat sekolah dengan komite sekolah juga ada dana sumbangan sekolah yang diperbolehkan karena disepakati dengan rapat sekolah besaranya bervariatif.
“Ternyata dalam perjalanan ada pemotongan yang diduga dilakukan tersangka mengambil dari kegiatan anggaran yang diberikan ke masing-masing ketua program. Yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ardy.
Meski cukup lama sejak tahun 2019, dan baru bisa P-21 saat ini, namun dugaan kerugian negara sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat sekitar 290 juta.
Terdiri pemotongan dari BOS pusat, provinsi dan sumbangan dana sekolah.
“Untuk BOS Pusat, Tahun 2014 sekitar 1, 091 Miliar, kemudian tahun 2015 sekitar 1,492 Miliar. Sedangkan untuk BOS Provinsi Tahun 2015 sekitar 309 Juta, dan tahun 2015 362 juta. Dan Yang besar dana sumbangan pendidikan mencapai 2,5 Miliar rupiah,” jelas Ardy.
Ardy menyebutkan bahwa tersangka saat diduga melakukan tindak pidana korupsi sedang menjabat sebagai kepala SMKN 1 Luragung. Dan saat ini sudah tidak menjabat disana, informasi sudah berpindah tugas.
“Nanti kalau sudah pelimpahan berkas dan tersangka kita undang lagi teman – teman,” kata Ardy. (Ali)
