Affiati Bukan Lagi Representasi Gerindra di DPRD

KOTA CIREBON, (FC).- Affiati secara resmi mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Dan kini Affiati sudah menyatakan dirinya sebagai kader dari Partai NasDem, dan akan mengikuti Pileg 2024 memalui partai besutan Surya Paloh ini. Namun polemik pun muncul, pasalnya Affiati masih tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Komisi I, dari Fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra pun sudah memperoses Pergantian Antar Waktu (PAW) Affiati, namun ini juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, menunggu kelarnya proses PAW, apakah Affiati masih boleh ngantor di Griya Sawala, karena statusnya bukan lagi Kader Partai Gerindra? Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr Sugianto SH MH, ketentuan mengenai hal tersebut, setidaknya diatur dalam beberapa payung hukum berbentuk Undang-undang. Diantaranya Undang-undang MD3, Undang-undang nomor 07 tahun 2017, hingga Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti pada Pasal 193 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena tiga hal. Karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Selanjutnya, pada pasal 194, dijelaskan lebih terperinci mengenai anggota DPRD yang diberhentikan. Sebagaimana pasal 193 ayat 1 hurif (c), bahwa anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu apabila melakukan 9 hal. Di antaranya, anggota DPRD diberhentikan jika diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam huruf (e). Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum sebagaimana diatur dalam huruf (f). Hal lain, jika diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam huruf (h), atau menjadi anggota partai politik lain sebagaimana diatur dalam huruf (i). “Jika dilihat, maka pengunduran diri Affiati masuk dalam beberapa unsur yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas, sehingga statusnya sebagai anggota DPRD bisa diberhentikan antar waktu,” ungkapnya. Prof Sugianto juga menerangkan, sesuai dengan Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, adalah mereka yang terpilih dalam Pemilu karena diusung oleh partai politik peserta Pemilu. Sehingga mereka duduk menjadi representasi partai yang mengusungnya. “Anggota DPRD, misal dari partai A, dia mengundurkan diri, bagaimana status kedudukannya sebagai anggota DPRD? Anggota DPRD itu duduk karena diusung oleh parpol,” tuturnya. Artinya, lanjut dia, kalau Affiati mengundurkan diri di tengah jalan, atau bahkan pindah partai, tentunya bukan lagi menjadi representasi partai yang mengusungnya. Sehingga harus ada pengganti dari partai lama, harus PAW. Karena dia pindah ke partai lain, hak dan kewajibannya tertahan. Karena setiap Anggota DPRD yang duduk terpilih saat Pemilu, adalah mereka yang diusung Parpol, dan menjadi representasi partai, jika terjadi kasus, seorang Anggota DPRD mengundurkan diri atau bahkan pindah Parpol, maka dibahasakan Sugianto, seolah-olah yang bersangkutan tersebut melanggar garis partai, serta AD/ART partai. Bahasa diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD, harus muncul dari pengajuan yang dilayangkan oleh partai pengusung kepada DPRD. Dan berproses sampai turunnya legalitas penetapan, dalam hal ini, dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, berupa SK penetapan PAW. Jika suatu hari pindah, maka partai harus mem-PAW. Karena seolah-olah melanggar garis partai, tetapi tetap menunggu pro aktif partai yang mengajukan PAW kepada DPRD. Status anggotanya lepas harus dibuktikan dengan legalitas, selama belum turun dia masih anggota DPRD dari partai lamanya. Keluarnya legalitas dari gubernur atas usulan parpol. “Catatannya, legalitas dari gubernur berupa SK PAW, kuncinya itu. Untuk kasus Affiati, jika pindah partai, menjadi hak Partai Gerindra untuk mengajukan PAW. dan menurut saya, otomatis Gerindra akan mengajukan ke DPRD bahwa dia mengundurkan diri, sehingga harus PAW,” tandasnya. (Agus)

Affiati Bukan Lagi Representasi Gerindra di DPRD

BacaJuga :

Baca Juga