KEJAKSAN, (FC).- Bantuan dari Gubernur Jawa Barat guna penanggulangan dampak Covid-19 di Kota Cirebon sudah disalurkan kepada penerimanya, melalui kantor pos dan ojek online pada Sabtu-Minggu (27-28/4).
Namun hal ini belum berarti selesai permasalahannya. Pasalnya jumlah bantuan yang hanya 874 RTS dinilai tak sebanding dengan jumlah masyarakat Kota Cirebon yang terdampak. Sehingga hal ini memicu resistensi, terutama bagi yang tidak mendapatkan bantuan.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Dian Novitasari SKom. Pihaknya berterima kasih atas bantuan tersebut, namun menyayangkan jauh dari yang diusulkan sebanyak 30.000 RTS.
“Minimnya jumlah bantuan yang diterima menimbulkan resistensi yang besar. Manfaatnya sedikit, tapi banyak mudharatnya. Kami juga telah menerima surat penolakan bansos oleh 17 RW di Kelurahan Pegambiran,” ujarnya kepada FC, Selasa (28/4).
Politisi Partai Demokrat ini meminta pemprov untuk mengakomodir lebih besar lagi usulan permintaan bantuan dari daerah. Sehingga permasalahan resistensi penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan bisa diminimalisir.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos menambahkan, mengenai bantuan dari gubernur, pihaknya sudah menyampaikan pada saat rapat ekspose, rapat antara tim anggaran pemerintah daerah kepada badan anggaran (banggar).
“Waktu itu saya sampaikan, bila bantuan yang turun hanya untuk 874 RTS baiknya tidak usah diterima dulu. Dengan usulan sebanyak 30.000 RTS sangat tidak sebanding itu, idealnya separuhnya di-acc. Bila ada masyarakat yang berkelahi akibat bantuan gubernur yang tidak rata, yang repotkan Pemkot Cirebon sendiri,” tegasnya.
Namun demikian, pria yang akrab disapa Andru ini berharap, bantuan dari Pemkot Cirebon dari anggaran BTT segera bergulir. Karena pihaknya yakin pemkot lebih tahu mana yang seharusnya menerima bantuan. Kemudian masyarakat bisa tetap tenang, jaga kondusifitas ditengah pandemi Covid-19 ini.
“Nah, bantuan dari pemkot kepada masyarakat ini, kita akan perketat pengawasan anggaran. Mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Dinsos akan kami panggil lagi, terkait keakuratan data baik jumlah maupun yang berhak menerima atau tepat sasaran,” tukasnya. (gus)
Discussion about this post