KAB. CIREBON, (FC).- Bertahun-tahun wilayah timur Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang selalu menjadi langganan banjir.
Banjir terjadi selain diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi, kiriman air dari hulu juga banjir terjadi karena sedimentasi sungai-sungai yang sudah lama tidak dilakukan normalisasi.
Kompleksnya persoalan banjir yang harusnya ditangani serius untuk menyelesaikan persoalan, khususnya wilayah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang menjadi wilayah langganan banjir, namun tidak pernah tertangani, bahkan terkesan saling lempar tanggungjawab.
Hal tersebut membuat pemerintah Desa Gunungsari, Kecamatan Waled menyarankan agar penanganan tersebut dipegang oleh Pemerintah Pusat.
Sekdes Gunungsari, Aris Suherman kepada FC mengungkapkan, persoalan banjir di desanya sudah bukan hal yang aneh lagi, bahkan dalam sepekan, desanya bisa diterjang 2-3 kali oleh sapuan banjir, dan puncaknya Jumat dan Sabtu (21-22/1) kemarin yang hampir 90 persen atau 850 rumah warganya terdampak banjir dengan ketinggian air tertinggi dan terlama yang terjadi di awal tahun 2022 ini.
“Selain ratusan rumah, puluhan hektare lahan pertanian, ratusan hewan ternak ikut terdampak dari banjir tersebut. Kalau bicara banjir di Desa Gunungsari, yang ada kita sudah bosan, cape dan lelah, bagaimana tidak, warga baru selesai membersihkan rumah dari kotoran lumpur banjir, sudah datang lagi banjir baru,” keluhnya kepada FC, Minggu (23/1).
Persoalan tersebut, menurut Aris, sudah bertahun-tahun terjadi di setiap musim penghujan tiba. Para pejabat yang datang dan melihat langsung kondisi banjir rata-rata belum bisa mengatasi dan mencari solusi penanganan banjir. Semua hanya bersifat antisipasi banjir.
Banyak penyebab yang membuat wikayah Kecamatan Waled menjadi daerah langganan banjir, banjir yang menjadi penyebab utamanya adalah luapan sungai Ciberes.
Pertama penyebabnya adalah mulai dari sedimentasi yang harus dilakukan dari hulu samai hilir, kedua tanggul sungai yang rata dengan pemukiman warga.
Ketiga, anak sungai yang tidak ada klep dan keempat dihilir ada bendung kemplang yang sudah mengalami sedimentasi dan pintu airnya rusak namun tak kunjung diperbaiki.
“Titik-titik persoalan masing-masing kewenangannya berbeda-beda, ada yang kewenangan BBWSCC, Dinas terkait, dan lainnya. Hal itu yang membuat masalah banjir di Kecamatan Wales seolah saling lempar tanggungjawab,” terangnya.
Imbas dari persoalan kewenangan, menurut Aris, akhirnya warga yang harus menanggung risiko dan nasib akan bencana banjir tersebut.
Menurutnya sudah bertahun-tahun persoalan banjir akan dilakukan penanganan, namun hanya terkesan menjadi wacana tanpa ada realisasi.
Masih dikatakan Aris, wajar ketika warga juga menuntut harus bagaimana lagi, bahkan ada warga yang sudah mulai bosan dan memampangkan papan pengumuman kalau rumahnya akan dijual, hal itu mungkin saja sudah merasakan lelah yang sudah menahun dirasakan.
Lebih lanjut disampaikan Aris, untuk itu dirinya berharap agar penanganan banjir di Kecamatan Waled harus ada langkah yaitu duduk bersama antara Pemdes, Pemkab Cirebon, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat untuk mencarikan solusi penanganan banjir tersebut sesuai kewenangannya masing-masing.
“Kami kira kalau memang persoalannya banyak kewenangan, harusnya pemerintah pusat turun untuk memegang kendali penanganan ini,agar permaslahan banjir di Kecamatan Waled yang terdampak hingga ribuan rumah tersebut segera bisa ditangani, agar masyarakat juga bisa hidup nyaman tidak selalu was-was ketika hujan mulai turun,” pungkasnya. (Nawawi)
Discussion about this post