KOTA CIREBON, (FC).- Menindaklanjuti hasil rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda BPR Bank Cirebon melakukan rapat dan membahas ekspos dari Tim Asistensi Pemkot Cirebon.
Selain anggota pansus dan tim asistensi Pemkot Cirebon, rapat yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon Senin (1/9) itu dihadiri pula Kepala BKD Arif Kurniawan dan Dirut PD BPR Bank Cirebon Didi Gunadi.
Ketua Pansus H Karso mengatakan, rapat ini masih dalam tahap pembahasan. Sedangkan poin utamanya yaitu memenuhi modal dasar sebesar Rp50 miliar sampai dengan tahun 2026.
Hal tersebut mengikuti ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017. (Baca Juga: Dewan Kritisi Kinerja BUMD Kota Cirebon)
“Kami sedang menyepakati syarat administrasi bahwa modal yang harus disertakan agar bisa diawasi OJK itu sebesar Rp50 miliar. Per tahun 2020 ini, penyertaan modal baru Rp18 miliar,” jelasnya.
Politisi dari PKS ini menyampaikan, kebutuhan penyertaan modal Perumda BPR Bank Cirebon tinggal Rp32 miliar. Angka tersebut direncanakan akan diberikan bertahap selama empat tahun. Tapi hal ini juga perlu disepakati lebih lanjut, termasuk skema penganggarannya.
“Untuk di tahun 2021 penyertaan modal direncanakan Rp4 miliar. Ini akan disesuaikan juga dengan kondisi APBD. Karena ini akan menentukan besaran nominal penyertaan modal setiap tahunnya,” terang Karso yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kota Cirebon ini.
Di tempat yang sama Kepala BKD Kota Cirebon Arif Kurniawan mengatakan, pihaknya dari tim asistensi menyampaikan ekspose terkait rencana penyertaan modal Perumda BPR Bank Cirebon kepada Pansus DPRD.
“Tadi juga dibahas kemampuan dan kesanggupan dari PD BPR Bank Cirebon untuk meningkatkan berkontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD). Dan kami masih menunggu kesepakatan dengan Pansus DPRD terkait penyertaan modal ini. Jadi tadi rapat ini baru sebatas ekspose saja,” pungkasnya. (gus)
Discussion about this post