KAB. CIREBON, (FC).- Penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Cirebon, per Senin (19/12) baru mencapai 77,7 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hilmi Riva’i membenarkan hal terserbut, bahwa per tanggal 19 Desember kemarin, penyerapan anggaran baru mencapai 77,7 persen.
Untuk itu, sesuai hasil komunikasi dengan Bupati Cirebon, bahwa dinas-dinas yang penyerapan anggarannya di bawah 75 persen akan mendapatkan surat cinta secara resmi.
Bukan hanya itu saja, pada tanggal 27 Desember yang akan datang Bupati Cirebon juga akan mengundang seluruh SKPD berkaitan dengan penyerapan anggaran dan kemampuan untuk mengelola responsif terhadap bantuan gubernur dan DAK.
Karena, menurutnya ada beberapa dinas yang memang ketika diberikan bantuan dari DAK, DAU atau bantuan gubernur tidak dilaksanakan secara optimal.
“Yang penyerapannya rendah akan kita kirimi surat, saya sudah perintahkan Asda III dan BKAD,” ungkap Hilmi kepada wartawan, Selasa (20/12).
Dikatakan Hilmi, bahwa di tahun 2023 yang akan datang juga pihaknya akan menerapkan reward punishment terhadap kewajiban penyerapan anggaran.
Di antaranya, bagi SKPD yang penyerapan anggarannya kurang maka siap-siap akan ada pengurangan TPP dan itu akan dilaksanakan secara tegas melalui audit kinerja Inspektorat.
“Tapi, bagi yang berhasil melebihi target, maka akan diberikan tambahan TPP, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Menurutnya, SKPD yang masih rendah penyerapan anggarannya atau di bawah 75 persen adalah pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan yaitu baru 67,15 persen, kemudian Dinas PUTR baru 64,99 persen.
“Kemudian Dinas Lingkungan Hidup baru 70,03 persen dan Dinkop UKM baru 74,15 persen,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Hj Sri Wijayawati mengatakan, jumlah APBD Kabupaten Cirebon pada 2022 ini sebesar Rp4,2 triliun.
Sementara, yang baru terserap hanya sekira 3,77 triliun. Ditambahkan Sri, anggaran yang sudah digelontorkan dan terserap untuk belanja operasional sebesar 80,83 persen.
Sementara, untuk belanja modal baru mencapai 54,32 persen. “Proses belanja daerah masih berjalan hingga akhir tahun,” kata Sri Wijayawati
Sri mengatakan, pemerintah daerah terus mempercepat penyaluran APBD, baik melalui pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga, pencairan anggaran BLUD, atau bantuan operasional sekolah (BOS).
“Kami prediksi sampai akhir tahun bisa mencapai di atas 90 persen. Masih ada waktu beberapa hari lagi,” kata Sri. (Ghofar)
Discussion about this post