INDRAMAYU, (FC).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu saat ini masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.
Wacana WFH sendiri merupakan bagian dari langkah efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini muncul seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada sektor energi.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Meski aturan teknis dari pusat belum terbit, Pemkab sudah mulai menyusun skenario awal penerapan WFH di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Lucky, kebijakan WFH di Indramayu akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa hari pelaksanaan WFH kemungkinan tidak akan jatuh pada hari Jumat seperti yang banyak dibahas, melainkan dipertimbangkan pada hari lain.
“WFH ini penting untuk mendukung efisiensi, terutama dalam penghematan BBM. Namun untuk penerapannya, kami masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat. Kemungkinan hari pelaksanaannya bukan Jumat, tapi bisa saja hari Rabu,” ujarnya, Rabu (1/4).
Lebih lanjut, Lucky menegaskan bahwa sebelum kebijakan tersebut dijalankan, pihaknya akan melakukan pembahasan mendalam bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para camat di wilayah Indramayu.
Kajian tersebut bertujuan untuk mengukur dampak penerapan WFH secara menyeluruh.
Tidak hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga terhadap kinerja ASN serta pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita ingin tahu dulu dampaknya, apakah lebih banyak manfaat atau justru menimbulkan kendala. Termasuk seberapa besar kontribusinya terhadap penghematan energi, baik di tingkat daerah maupun nasional,” jelasnya.
Sementara itu, respons dari kalangan ASN terkait rencana WFH di Indramayu terbilang cukup positif.
Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan tersebut apabila telah resmi diterapkan.
Menurutnya, selama kebijakan itu bertujuan baik dan telah menjadi aturan pemerintah, maka ASN wajib mendukung penuh.
Ia juga menilai WFH bisa menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan efisiensi energi saat ini.
“Kami siap saja, mau hari apa pun. Kalau itu kebijakan pemerintah dan tujuannya untuk efisiensi, tentu akan kami jalankan,” ungkapnya.
Dengan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, wacana WFH di Indramayu kini menjadi perhatian banyak pihak.
Jika benar diterapkan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pola kerja ASN, tetapi juga berpotensi mengubah kebiasaan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. (Agus Sugianto)
Discussion about this post