KOTA CIREBON, (FC).- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (6/9).
Dengan membawa poster bertuliskan “Tolak Kenaikan BBM” mereka sempat membakar ban. Dan menuntut agar Ketua DPRD Kota Cirebon menemui mereka, guna membahas terkait kenaikan harga BBM.
Kericuhan sempat terjadi, ketika aparat kepolisian menahan mahasiswa agar tidak masuk Gedung DPRD. Maka, terjadilah aksi dorong mendorong antar kedua belah pihak di pintu Gerbang Gedung DPRD.
Akhirnya setelah terjadi negosiasi, pihak kepolisian memperbolehkan mahasiswa masuk ke Halaman Gedung DPRD. Sejurus dengan itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana menemui mahasiswa.
Beberapa saat setelah berdialog, mahasiswa menyuarakan keinginannya bertemu dengan Walikota Cirebon Nashrudin Azis. Akhirnya, Walikota pun memenuhi permintaan berdialog dengan mahasiswa.
Dengan duduk lesehan bersama di Halaman Gedung DPRD, Walikota, Ketua DPRD, sejumlah anggota DPRD dan mahasiswa membahas permasalahan kenaikan BBM yang sangat memberatkan kehidupan rakyat.
Ketua PMII Cabang Cirebon Alisa Riska Maulidiya, menyampaikan, adanya kenaikan BBM ini sangat menzolimi rakyat Indonesia.
“Alih-alih menaikkan harga BBM Bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerimaan manfaat BBM Bersubsidi,” tegasnya.
Alisa mengatakan, selama ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat mafia BBM Bersubsidi. Ini yang sangat merugikan rakyat dan negara, itu atrinya, terdapat kedzoliman terhadap msayarakat di negara ini.
“Kaami menyampaikan empat sikap yang menjadi tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam penyaluran bantuan BBM Bersubsidi,” cetusnya.
Muhammad Hasbi Syab’an Sidiq salah satu Anggota PMII menambahkan, pihaknya menuntut bentuk sikap konkrit dari Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon, untuk keterbukaan dalam penyaluran bantuan BBM Bersubsidi.
Di tempat yang sama, Walikota Cirebon Nashrudin Azis tidak hanya menyerap aspirasi terkait penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Azis bahkan berdialog dengan mahasiswa dengan duduk bersama, disaksikan pula sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon.
“Demo untuk menyampaikan aspirasi itu sesuatu hal yang wajar. Sebagai ekspresi rasa memiliki bangsa ini. Maka saya merespons positif,” ungkap Azis.
Menyikapi aspirasi dari mahasiswa, Azis menegaskan, pihaknya bersama DPRD Kota Cirebon akan melakukan kolaborasi untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Namun ada hal yang penting yang harus dilakukan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Cirebon. Yaitu bagaimana mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM karena pengurangan subsidi,” tuturnya.
Akibat kenaikan harga BBM, sambung Azis, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai program. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan lain sebagainya.
“Nah, program-program inilah yang harus kita pastikan penyalurannya ke masyarakat secara tepat sasaran. Kita akan lakukan pemutakhiran data penerima bantuan. Apakah ada penambahan atau perkembangan,” terangnya.
Selain itu, pihaknya akan lakukan pengawasan, misalnya di SPBU agar BBM bersubsidi penggunaannya tepat sasaran. “Kita akan berkoordinasi dengan Pertamina, pemilik SPBU, dan stakeholder lainnya,” kata Azis.
Langkah-langkah antisipasi itu, menurut Azis, yang harus pihaknya lakukan agar masyarakat menengah ke bawah tidak terlalu berat menerima dampak kenaikan harga BBM.
“Bisa juga kita lakukan operasi pasar untuk mengantisipasi tingkat inflasi tidak terlalu tinggi. Kita juga bisa dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Kemudian Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana menyampaikan, sikap DPRD Kota Cirebon berada pada pihak masyarakat.
“Kami segera menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa kepada pemerintah pusat. (Agus/Siti Sentiani)
Discussion about this post