KAB. CIREBON, (FC).- Dalam rangka mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya melakukan koordinasi dengan para camat dan kuwu di lima kecamatan wilayah tengah di antaranya Kecamatan Plered, Weru, Tengahtani, Kedawung dan Klangenan, serta para Kepala UPT P5A dan Puskesmas di wilayah tersebut, bertempat di Aula Kecamatan Plered, Rabu (4/12).
Menurut Wahyu, butuh koordinasi semua pihak agar semua permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa terselesaikan. Wahyu menjelaskan, ada beberapa yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Yakni progres zero kemiskinan ekstrim menjadi program yang dicanangkan oleh Pemkab Cirebon.
“Bagaimana perhatian para camat dan kuwu serta semua terkait zero kemiskinan ekstrim yang ada di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Permasalahan stunting masih menjadi program utama dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Jangan sampai ada kasus stunting baru di Kabupaten Cirebon, dan ini menjadi atensi untuk para camat, kuwu dan lainnya dan ini akan kami kawal terus,” katanya.
Selain itu, terkait dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) baru supaya memidahkan UMKM yang baru untuk penerbitan NIB nya.
Selanjutnya, pihaknya juga konsen terhadap bagaimana setiap desa/kelurahan memiliki produk-pruduk unggulan yang bisa ditampilkan yang menjadi ciri khasnya masing masing daerah di Kabupaten Cirebon.
Lebih lanjut, kata Wahyu, pihaknya juga tidak lupa membahas tentang ketahanan pangan, karena itu menjadi program pemerintah pusat.
“Program pusat seperti ketahanan pangan harus kita selaraskan dengan di daerah. Jadi ini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Bahkan, dirinya meminta, para semua pihak untuk melihat kondisi-kondisi yang harus diperhatikan juga, khususnya terkait sampah dan penanganan banjir. “Sampah masih menjadi PR Pemkab Cirebon, dan ini musim penghujan juga menjadi perhatian karena antisipasi bencana banjir, sehingga rakor ini sangat penting karena gerak langkahnya harus bareng bareng,” katanya.
Ia menjelaskan, pada rapat koordinasi ini sengaja dipecah menjadi beberapa wilayah. Hal tersebut dilakukan agar semua bisa masuk hingga ke tingkat desa. “Memang kita membagi wilayahnya menjadi delapan wilayah. Saat ini untuk lima kecamatan dulu supaya bisa langsung masuk yang level para kuwunya, UPT nya dan sebagainya,” jelasnya.
“Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama, karena permasalahan di semua desa berbeda-beda, sehingga dengan adanya rakor ini bisa mendapatkan solusi bersama untuk memecahkan masalahnya,” katanya. (Ghofar)
Discussion about this post