KAB.CIREBON, (FC).- DPRD Kabupaten Cirebon memastikan kegiatan perjalanan dinas tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Perjalanan dinas DPRD Kabupaten Cirebon dinilai masih penting untuk mendukung fungsi pengawasan, kunjungan kerja, dan studi komparasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran tidak menghapus seluruh agenda perjalanan dinas.
Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan aturan terbaru terkait penghematan belanja daerah.
“Perjalanan dinas itu tetap penting karena menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terutama terkait efisiensi,” ujar Hasan Basori.
Menurut Hasan, DPRD Kabupaten Cirebon akan memprioritaskan agenda perjalanan dinas yang memiliki urgensi tinggi.
Kegiatan seperti kunjungan kerja ke luar daerah dan studi komparasi tetap dilakukan jika memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon kini menitikberatkan kualitas hasil perjalanan dinas. Setiap kunjungan kerja diharapkan menghasilkan kebijakan atau program yang bisa diterapkan di Kabupaten Cirebon.
“Kalau dulu mungkin lebih banyak dari sisi jumlah, sekarang kita dorong kualitasnya. Apa yang didapat dari kunjungan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan,” katanya.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran juga berkaitan dengan pengelolaan kas daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon.
Pembatasan penggunaan anggaran setiap bulan membuat DPRD harus lebih selektif menjalankan program kerja.
Hasan menambahkan, anggaran yang tidak terserap akan masuk menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kecuali dialihkan melalui perubahan anggaran yang disepakati bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.
“Kalau tidak dibelanjakan, itu nanti jadi SILPA. Tapi kalau ingin dialihkan, harus dibahas di perubahan anggaran dan disepakati bersama,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, DPRD Kabupaten Cirebon mulai mengarahkan perjalanan dinas untuk kegiatan di wilayah sendiri, seperti meninjau pembangunan infrastruktur di kecamatan dan desa.
Selain itu, skema kerja fleksibel seperti work from home (WFH) juga dipertimbangkan agar anggota DPRD Kabupaten Cirebon dapat turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing.
“Kita coba optimalkan turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di dapil. Tapi mekanismenya masih kita bahas, karena masing-masing anggota punya agenda yang berbeda,” katanya.
Hasan menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon.
Karena itu, perjalanan dinas tetap dipertahankan dengan pola yang lebih efektif, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Intinya bukan dihilangkan, tapi dialihkan supaya lebih efektif dan kualitasnya lebih baik,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post