KOTA CIREBON, (FC).- Pada Safari Ramadan Jumat (23/4) di Nuansa Majasem, Kelurahan Karyamulya Kesambi Kota Cirebon, dipergunakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, untuk bersilaturahmi dan menyerap berbagai aspirasi warga.
“Momentum bulan suci Ramadan dijadikan kegiatan yang bernuansa religius dan silaturahmi dengan warga, serta membangun komunikasi antara pemerintah provinsi dan warga. Selain itu, momentum ini juga sekaligus sebagai upaya menerima aspirasi warga untuk disampaikan kepada gubernur,” ujarnya.
Diungkapkannya, ada beberapa aspirasi yang disampaikan yang salah satunya terkait aset, seperti Pendopo Bupati Cirebon dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan. Kedua bangunan tersebut berdiri di wilayah Kota Cirebon.
“Iya, tadi ada beberapa aspirasi yang akan saya sampaikan kepada gubernur. Diantaranya soal aset, yakni ada aset yang masih diharapkan oleh Pemkot Cirebon, tapi dikuasai dan sampai hari ini masih dimanfaatkan oleh Pemkab Cirebon,” terangnya.
Atas hal ini, kata dia, Pemprov Jabar harus hadir dan memberikan solusinya. Seperti pemprov memberikan bantuan kepada pemkot, untuk memberikan fasilitas tukar guling aset yang berlokasi di Kabupaten Cirebon.
Jadi nantinya pemprov akan menyerahkan aset tukar guling yang dibangun untuk Pemkab Cirebon. Sementara aset pemkab yang di kota akan diserahkan kepada Pemkot Cirebon.
“Jadi pemprov hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di wilayahnya,” tegas Uu.
Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati yang hadir dalam kegiatan tersebut enggan untuk memberikan keterangan, karena persoalan aset yang disampaian wakil gubernur adalah kewenangan Pemprov Jabar.
Di tempat terpisah, Walikota Cirebon Nashrudin Azis menyampaikan, adalah kewajaran bila Wabup Jabar ingin memfasilitasi atas aset kabupaten yang berada di wilayah kota.
Hal ini sebagai bentuk perhatian dari Pemprov Jabar kepada Pemkab dan Pemkot Cirebon.
Namun demikian, lanjut Azis, aspirasi atas aset pendopo kabupaten dan lainnya ini, tidak lepas dari kelegowoan dari pemimpin dan Pemkab Cirebon sendiri. Dan yang lebih pas untuk memfasilitasi adalah pemprov dan pemerintah pusat.
“Jadi aset pendopo, bisa diselesaikan salah satunya adalah adanya sikap legowo dari Pemkab Cirebon sendiri,” ungkapnya
Azis menilai, pihaknya tidak memiliki ego untuk memiliki aset tersebut, sementara kabupaten belum memiliki pengganti dari pendopo itu.
Dan pihaknya mendorong Pemkab memiliki pendopo di wilayahnya sendiri yang ideal yakni di Kabupaten Cirebon.
Sehingga pendopo kabupaten yang ada di kota, bisa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk Pemkot Cirebon.
“Saya tetap berpegang, semua aset pemerintah adalah milik NKRI. Tapi juga cara berfikir kita haruslah bijak. Jika pemprov ataupun pusat mengabulkan aspirasi untuk pendopo masuk ke kota, kita harus mendorong duku kabupaten memiliki pendopo yang baru di wilayahnya,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah menuturkan, keharusan adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon, sehingga bisa difasilitasi terkait penyerahan aset pendopo ini oleh Pemprov Jabar.
Karena aset pendopo ini milik Pemkab Cirebon, maka harus dipikirkan bentuk penyerahannya seperti apa.
Apakah dibeli oleh Pemprov Jabar kemudian diserahkan kepada Pemkot Cirebon. Ataukah berupa tukar menukar aset, antara kedua pemerintahan.
“Yang penting aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal lain adalah harus menguntungkan keduanya,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pentingnya pemprov fasilitasi penyerahan aset pendopo ini. P
asalnya, berkaca dari pengalaman, jangankan pendopo, masalah perbatasan yakni yang di Jalan Tuparev dan Pilang saja membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.
Pria yang akrab disapa Andru ini mengatakan, pengalihan aset ini juga pernah dilakukan oleh Pemprov Jabar kepada Pemkot Bandung.
Atas bangunan Gedung Negara yang berada di wilayah Kota Bandung. Dan pemprov legowo menyerahkannya, karena akan dipergunakan oleh Pemkot Bandung.
“Kita dukung agar pemkot berkomunikasi intensif dengan pemkab atas penyerahan pendopo ini. Jangan hal ini nantinya terkendala oleh ego sektoral masing-masing daerah,” tandasnya. (Agus)
Discussion about this post