KOTA CIREBON, (FC).- Pilkada Kota Cirebon 27 November 2024 mendatang diharapkan bisa membawa Kota Cirebon jauh lebih baik dari sekarang.
Harapan ini banyak disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk juga para pelaku usaha.
Namun, pelaku Jasa Kontruksi (Jakon) Kota Cirebon yang asli putra daerah meminta agar tidak ada oknum pelaku jasa kontruksi dari luar Cirebon yang memonopoli pekerjaan pembangunan.
Bahkan, sudah ada indikasi para pengusaha dari luar Kota Cirebon yang akan masuk untuk mengambil pekerjaan di pemerintahan.
Demikian dikatakan oleh Pelaku Jasa Kontruksi Kota Cirebon yang juga Direktur PT Toba Sakti Utama, Ramli Simanjuntak Senin (19/8).
“Kami adalah pengusaha lokal yang wajib sebagai mitra pembangunan pemerintah daerah, karena sesuai peraturan bukan pengusaha luar,” kata Ramli.
Ramli mengungkapkan, rezim pemerintahan kemarin, Jakon asli Cirebon sama sekali tidak diberi kesempatan.
“Ini yang menjadi tolak ukur menjelang Pilkada untuk mengingatkan penguasa baru bahwa kami ini ada, bukan yang diluar sana,” tegasnya.
Ramli meminta, Tahun 2025 jangan sampai pekerjaan di Pemerintah Kota Cirebon di monopoli oleh oknum pengusaha atau perusahaan yang berasal dari luar Kota Cirebon.
“Kalau ada, kami akan bergerak dan menggugat itu. Tentu kepala daerah yang baru nanti harus bertanggung jawab,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaku Jasa Kontruksi lainnya, PT Dwi Putra Herlambang, Herlambang mengatakan, seperti perkejaan sejak Tahun 2017 lalu DAK Rp96 miliar dan pembangunan gedung Setda belum selesai. Bahkan berkas sudah ada di Kejaksaan dalam penyidikan.
“Pekerjaan itu dilakukan oleh Jakon luar Cirebon yang tidak bertanggung jawab. Kedepan, siapapun sebagai kepala daerah yang nantinya terpilih harusnya memikirkan masyarakatnya dahulu,” kata Herlambang.
Menurut Herlambang, kepala daerah selanjutnya bukan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Tapi harus merata kepada Jakon asli Kota Cirebon.
“Ada Jakon dari luar kota kerjaan bener gak, seperti sekarang berantakan semuanya. Pekerjaan berantakan pengusahanya itu saja,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Cirebon, Yuyun Wahyu Kurnia menambahkan, lima tahun kedepan siapapun Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih harus mengedepankan pengusaha lokal.
“Kami pengusaha lokal yang harus diberdayakan, bukan mengedepankan pengusaha luar yang jelas pekerjaannya gak ada yang benar di Kota Cirebon,” kata Yuyun.
Yuyun menuturkan, saat ini sudah ada pengusaha luar yang masuk mengerjakan pekerjaan pemerintahan Kota Cirebon
“Kami tidak ingin ini terjadi lagi di pemerintahan berikutnya. Lihat saja kalau terjadi, kami akan gugat dan bergerak,” tandasnya. (Agus)
