KUNINGAN, (FC).- Forum Masyarakat Kuningan Peduli (FMKP) menilai kondisi Kabupaten Kuningan tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Berbagai polemik yang terus bermunculan dinilai menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan, hingga etika pejabat publik.
Atas dasar itu, FMKP mendesak DPRD Kabupaten Kuningan segera membuka ruang dialog dan evaluasi bersama masyarakat melalui audiensi terbuka.
Koordinator FMKP, Ade Supriyadi, mengatakan sederet persoalan yang mencuat belakangan ini tidak dapat lagi dianggap sekadar dinamika biasa.
Mulai dari persoalan penyakit masyarakat, polemik pengelolaan anggaran belanja daerah, pengadaan handphone, hingga persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tunjangan anggota dewan disebut telah menumpuk dan memicu keresahan publik.
“Kalau masyarakat terus disuguhi persoalan kontraproduktif seperti ini, Kuningan bukannya melesat, tapi justru meleset,” tegas Ade, Kamis (21/5).
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa evaluasi serius, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun lembaga politik akan semakin menurun.
“Karena itu, kami mendorong adanya audiensi bersama DPRD sebagai ruang evaluasi dan urun rembuk agar masyarakat bisa menyampaikan masukan demi perbaikan daerah,” ujarnya.
Sekretaris FMKP, Luqman Maulana, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sejak 18 Mei 2026. Namun hingga kini, belum ada jawaban resmi dari lembaga legislatif tersebut.
“Kami berharap DPRD segera mengagendakan audiensi karena persoalan yang berkembang di masyarakat membutuhkan perhatian dan respons cepat,” katanya.
Desakan FMKP mendapat dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kuningan.
Aktivis LSM Frontal, Uha Juharna, menilai banyaknya polemik yang terus bermunculan menjadi tanda lemahnya pengawasan dan rendahnya sensitivitas moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau persoalan terus bermunculan tanpa evaluasi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maupun lembaga politik,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh GIBAS Kuningan, Manaf Suharnaf, mengingatkan pejabat publik semestinya menjadi teladan moral di tengah masyarakat, bukan justru memunculkan kegaduhan yang mencederai etika publik.
Hal senada disampaikan Rochim dari PARMUSI. Ia menegaskan identitas religius Kabupaten Kuningan seharusnya tercermin dalam perilaku pejabat maupun kebijakan pemerintah daerah.
“Nilai religius harus tercermin dalam sikap pejabat publik dan kebijakan pemerintahannya,” katanya.
Penggerak komunitas Gerakan KITA, Ridho Fauji, turut menilai dorongan audiensi yang disampaikan FMKP menjadi sinyal kuat meningkatnya keresahan masyarakat terhadap arah pemerintahan daerah saat ini.
Kini publik menanti sikap DPRD Kabupaten Kuningan, apakah segera membuka ruang dialog dan evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab politik, atau membiarkan keresahan masyarakat terus berkembang tanpa penyelesaian yang jelas. (Angga)
Discussion about this post