KAB. CIREBON, (FC).- Kordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan (Korwilbidikcam) Weru, Kabupaten Cirebon angkat bicara terkait kejadian yang menimpa Siswa-siswi SDN 2 Setu Wetan.
Paska kejadian dugaan keracunan itu, orang tua siswa yang menjadi korban keracunan mengaku trauma untuk menerima menu MBG karena takut kejadian serupa terulang kembali kepada anaknya.
Ketua Korwilbidikcam Weru, Warpin menjelaskan, pihaknya mengetahui insiden tersebut pada pukul 12:30 WIB dan langsung menuju Puskesmas Plered untuk mengecek serta melihat kondisi anak-anak yang diduga keracunan setelah makan menu MBG.
”Setelah pulang dari Puskesmas Plered saya mendatangi SDN 2 Setu Wetan untuk menanyakan berapa anak yang menjadi korban keracunan tersebut. Setelah menanyakan ternyata sebanyak 21 anak yang keracunan MBG, dan berberapa dari orangtua korban mengaku trauma,” ujarnya, Rabu (5/11).
Warpin menyebut berdasarkan informasi laporan yang diterima keracunan diduga berasal dari ayam suwir yang sudah tercium aroma bau anyir dari paket menu MBG berupa soto tersebut.
Dari 21 siswa sebagian besar yang mengalami keracunan anak-anak kelas 5 dan kelas 6.
”Sebelum diserahkan kepada murid-murid, padahal sudah di cek dan dicicipi terlebih dahulu oleh salah satu guru. Walaupun memang tidak semuanya dicicipi untuk saat ini belum mengetahui anak-anak tersebut sudah mulai berangkat sekolah atau belum karena belum mengecek ke sekolahnya,” pungkas Warpin.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto mengatakan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon masih belum bisa memastikan terkait insiden dugaan keracunan itu, apakah dari menu MBG atau dari faktor lain.
“Kami masih belum bisa memastikan. Karena kan itu MBG ngasihnya bukan hanya 1, tapi banyak orang, tapi hanya 21 itu yang mengalami mual sampai dengan saat ini baru hanya di sekolah itu saja (SDN 2 Setu Wetan,-red),” ujar Roni
Mengenai evaluasi,Roni menyebut bahwa Dinas Pendidikan tidak punya hak kewenangan untuk mengevaluasi SPPG, itu kan menjadi kemenangannya BGN.
“Kami hanya bisa memantau pelaksanaan di sekolah-sekolah saja artinya sebagai penerima manfaat terbanyak kan ada di leading sectornya dinas pendidikan pengawasan tentang higienisme dan sebagainya ada di dinas kesehatan” paparnya
“Yang pasti para korban akan menjadi tanggungan pemerintah tentunya Dinas Kesehatan yang akan mengcover gitu kita pastikan bahwa anak-anak itu akan mendapat perawatan sampai sembuh itu tanpa biaya gratis,” tegasnya. (Johan)
Discussion about this post