KAB.CIREBON, (FC).- Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon meninjau lokasi kerusakan tebing Sungai Cimanis di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Senin (8/6).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tanggul dan aliran sungai yang mengalami kerusakan sejak 2021 dan hingga kini belum mendapatkan penanganan permanen.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan kerusakan Sungai Cimanis tidak hanya mengancam infrastruktur sungai yang menjadi kewenangan BBWS, tetapi juga berdampak terhadap akses jalan serta lahan pertanian milik warga.
“Kami mendorong agar penanganan dilakukan secara permanen. Sejak 2021 sampai sekarang, perbaikannya masih bersifat sementara,” ujar Lukman.
Menurutnya, kerusakan yang awalnya berupa jebolnya tanggul kini berkembang menjadi kerusakan saluran irigasi hingga mengganggu akses masyarakat. Dampaknya dirasakan langsung oleh sekitar 350 hektare lahan pertanian yang selama bertahun-tahun mengalami persoalan pengairan.
Ia menegaskan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta BBWS untuk mempercepat realisasi penanganan. Bahkan, pihaknya berencana mendorong dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI agar program perbaikan segera terlaksana.
“Kami ingin ada solusi permanen, bukan sekadar penanganan darurat yang terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Terkait usulan pelurusan alur sungai atau sodetan, Lukman menyebut langkah tersebut masih memerlukan kajian teknis mendalam dari BBWS agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Sementara itu, Camat Pangenan, Baihaqi, menyambut baik kunjungan DPRD dan BBWS ke lokasi terdampak banjir. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong percepatan penanganan banjir yang selama ini berulang terjadi.
Ia mengingatkan banjir besar pada 19 Mei 2026 lalu merendam Desa Bendungan, Rawaurip, dan Pangenan hingga sekitar 24 jam. Bahkan genangan air sempat melumpuhkan jalur nasional Pantura sehingga menjadi perhatian nasional.
“Sejak 2021 persoalan banjir terus berulang. Karena itu kami berharap ada prioritas penanganan pada titik-titik yang paling mendesak,” katanya.
Baihaqi menilai salah satu titik kritis berada di kawasan tanggul Sungai Cimanis yang berbatasan dengan Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang. Meski berada di luar wilayah administrasi Kecamatan Pangenan, dampaknya sangat dirasakan masyarakat setempat.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BBWS hingga DPR RI karena penanganan ini membutuhkan anggaran yang besar,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Kuwu Beringin, Agung Gunawan. Ia mengapresiasi perhatian DPRD dan BBWS yang turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir.
Menurutnya, masyarakat berharap kunjungan tersebut berlanjut pada langkah konkret berupa pembangunan tanggul permanen guna mengantisipasi banjir yang terus berulang.
“Yang diharapkan warga adalah percepatan penanganan agar banjir tidak terus menjadi ancaman setiap musim hujan,” kata Agung.
Ia menyebut banjir pada Mei lalu menyebabkan sekitar 50 hektare lahan sawah terdampak genangan. Selain itu, jalur Pantura juga sempat terputus akibat banjir selama hampir satu hari.
Di sisi lain, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Agus Kuncoro, menjelaskan pihaknya telah mengusulkan penanganan permanen Sungai Cimanis melalui program pinjaman luar negeri bertajuk Flood Management in Selected Area for Support Food Security.
“Penanganan permanen sedang kami usulkan melalui program tersebut untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.
Menurut Agus, apabila usulan tersebut disetujui, pembangunan permanen Sungai Cimanis diperkirakan dapat direalisasikan pada 2027 hingga 2028.
“Mudah-mudahan program ini bisa segera berjalan sehingga penanganan permanen dapat dilaksanakan sesuai rencana,” pungkasnya. (Nawawi)
Discussion about this post