KAB. CIREBON, (FC).- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait larangan studi tour menuai protes dari para pengusaha travel di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana menyatakan, bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata
“Ya, kami ke sini untuk menggelar mediasi dengan Disbudpar terkait larangan studi tour yang diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi,” kata Nana, kemarin.
Menurutnya, larangan tersebut menyebabkan ratusan klien dari agen-agen travel di Ciayumajakuning membatalkan pesanan mereka.
“Banyak orderan kita yang akhirnya cancel karena ada statement dari KDM di medsos. Jadi, kita semua kena imbasnya,” ucapnya.
Tidak hanya di Jawa Barat, efek domino juga terjadi di luar provinsi. Para wisatawan dari luar daerah membatalkan kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan wilayah lain di Jabar.
Dampak larangan ini juga dirasakan oleh sektor perhotelan. Biasanya, travel agen membawa rombongan besar yang menginap di hotel-hotel setempat.
“Kami kan biasanya membawa 5 sampai 6 bus dengan menyewa banyak kamar hotel, dibanding individu yang hanya beberapa. Sehingga, sangat berpengaruh terhadap kehidupan pariwisata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad mengatakan bahwa imbauan larangan studi tour dari Gubernur Jabar perlu dikaji ulang.
“Beliau (para pelaku pariwisata) ini berharap banyak sekali adanya evaluasi kebijakan dari Pak KDM, soal imbauan larangan studi tour karena beliau sudah mungkin kebablasan atau bagaimana bahwa beliau (KDM) mengatakan para pengusaha travel dan tour itu mengeksploitasi para anak didik,” ujar Abraham.
Menurutnya, anggapan bahwa pelaku usaha pariwisata hanya mengeksploitasi siswa dalam program studi tour tidak sepenuhnya benar.
“Saya kira keliru. Kalau kita pendekatan secara antara input, output, outcome, benefit dan impact ini sangat kentara sekali ya tidak berpihak ke para pelaku pariwisata,” katanya
Ia pun berharap ada pernyataan resmi dari Gubernur Jabar untuk menormalisasi kembali kebijakan studi tour.
“Harapan kami ke depan semoga ada evaluasi dan ada pernyataan resmi dari beliau (KDM) agar keterkaitan tentang studi tour itu dinormalkan kembali.” tandasnya. (Johan)
Discussion about this post