KAB. CIREBON, (FC).- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon akan diperluas melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut usai mendapat mandat mengelola 20 dapur umur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan target rampung hingga Juli 2025.
Person in Charge (PIC) Program MBG Kadin Kabupaten Cirebon, Surnita Sandi Winata mengatakan, dalam operasional satu dapur MBG akan melayani 3.500 porsi untuk seluruh satuan tingkat jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA.
Saat ini, sudah ada 5-10 dapur yang diminati dan akan beroperasi di wilayah Kecamatan Gegesik dan Arjawinangun.
“Nantinya, setiap dapur akan melayani sekolah-sekolah yang berada dalam radius maksimal 2,5 km, agar distribusi makanan bisa sampai dalam waktu maksimal 30 menit tanpa terganggu oleh situasi lalulintas,” jelas Sandi saat rapat sosialisasi Pokja MBG Kadin Jabar bersama Kadin Kabupaten Cirebon, Rabu (21/5).
Sandi menyebut, untuk memenuhi kebutuhan total mendukung program ini mencapai 128 dapur. Namun, saat ini baru lima dapur yang aktif.
Dengan adanya tambahan kuota dari Kadin sebanyak 20 dapur, diharapkan realisasi MBG bisa semakin merata di wilayah Kabupaten Cirebon.
Keberadaan dapur MBG juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Cirebon.
“Ini adalah peluang emas, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Maka, Program MBG mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang menyediakan kebutuhan pokok MBG,” ungkapnya.
Tak hanya soal ekonomi, lanjut Sandi, program ini juga dinilai mampu menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan stunting di daerah.
“Kami optimis 20 dapur bisa terealisasi sesuai target, dan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah,” ujar Sandi.
Sementara itu, di lokasi yang sama Sekretaris Pokja MBG Jawa Barat, Teguh mengatakan, bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan kuota MBG tertinggi secara nasional.
Hingga saat ini, sudah ada 246 dapur MBG yang aktif beroperasi di berbagai daerah di Jabar.
Menurutnya, program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui beragam jalur, mulai dari TNI, partai politik, relawan, hingga Kadin.
“Pada 7 Mei lalu, kami menghadap Deputi Bidang Kerja Sama dan Kemitraan BGN. Kami ditantang untuk membentuk minimal 20 dapur MBG di setiap kabupaten yang difasilitasi oleh Kadin,” ungkap Teguh.
Ia menambahkan, satu dapur MBG rata-rata menyerap 50 tenaga kerja, artinya program ini tidak hanya soal makanan bergizi, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Untuk satu porsi makanan bergizi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp15.000. Rinciannya, Rp10.000 untuk makanan utama, Rp3.000 untuk transportasi dan gaji pegawai, serta Rp2.000 untuk sewa bangunan atau gedung dapur.
“Dukungan dunia usaha dalam mensukseskan program MBG sangat penting. Untuk itu, selain membangun dapur, Kadin juga berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan di daerah”. pungkasnya. (Johan)
Discussion about this post