“ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih,” kata Hasto.
Meski begitu, Hasto tidak memungkiri adanya kemungkinan ASN yang bandel dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan masih adanya ASN yang aktif mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat.
Perilaku itu setidaknya tergambar dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 lalu yang menyebutkan adanya gangguan mental ringan pada sekitar 9 persen warga.
“Saya memperkirakan ada sekitar 6 persen ASN. Dari 100, ada enam orang yang error. Gangguan mental emosial. Kalau ada dia, heboh. Mental emosional dissorder. Itu biasa. Pengidap gangguan mental ringan ini bisa jadi ASN, guru,dokter, dan lain-lain. Artinya, sangat mungkin terdapat ASN yang error, termasuk dalam masa pilkada ini,” terang Hasto.
Sadar posisi para penyuluh KB rawan mendapat ajakan atau penggiringan, Hasto berpesan agar seluruh ASN di lingkungan BKKBN untuk senantiasa bijak dalam menyikapi situasi politk di daerah.
Jangan sampai seorang ASN BKKBN tergoda iming-iming dari calon kepala daerah. Pamrih atas nama jabatan atau materi. Mereka yang tergoda iming-iming materi termasuk kelompok yang sangat dibenci Allah swt.
“Ini bukan sekadar ceramah. Ini testimoni dari orang yang pernah menjadi bupati dua periode. Anda bisa membayangkan menjadi saya. Yang sampaikan bukan dari membaca, tapi saya menjalankan di lapangan. Ketika kita jadi bupati, dipilih dari perut demokrasi. Proses poitik. Adapun ASN lahir dari perut birokrasi. Sehingga, antara kepala daerah dan kepala daerah dua ‘binatang’ beda spesies. Kepala daerah dengan ASN itu seperti kebo dengan sapi. Sama melayani publik, tapi beda asal muasalnya,” Hasto mengibaratkan.
Discussion about this post