KAB.CIREBON, (FC).- Jalan poros Halimpu – Wangkelang yang telah bertahun-tahun rusak dan dikeluhkan warga, akhirnya mulai diperbaiki, dengan titik awal pengerjaan di Desa Jatipancur hingga perbatasan Desa Nanggela, Kecamatan Greged.
Pengerjaan ini menjadi bagian dari rencana besar pembangunan jalan yang dirancang sejak 2024 dan kini terealisasi menggunakan dana APBD murni Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2025. Total anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan ruas Halimpu–Wangkelang mencapai Rp2,8 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, kepada FC, Minggu (14/7) mengatakan, bahwa perbaikan jalan Halimpu – Wangkelang tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan yang akan terus dilanjutkan hingga tahun depan.
“Ya, jalan hari ini yang dibangun pada tahun ini adalah perencanaan 2024. Dana bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon murni yang komposisinya dari PIS, PIK, dan aspirasi. Total anggaran untuk Halimpu–Wangkelang di tahun 2025 sekitar Rp2,8 miliar,” jelas Hasan Basori.
Menurut Hasan, ruas jalan yang dikerjakan saat ini terbagi dalam empat paket dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp400 juta hingga Rp1 miliar. Pada tahap ini, sekitar 700 meter jalan tengah diperbaiki, mulai dari titik batas awal Desa Nanggela menuju arah Puskesmas Nanggela.
Hasan juga mengungkapkan bahwa proses lelang untuk kelanjutan ruas jalan dari Nanggela ke Gemulung saat ini masih berlangsung. Ia menegaskan pentingnya percepatan proyek tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Itu lagi proses lelang, saya kemarin rapat dengan PU untuk percepatan. Tahun 2026 saya sudah anggarkan sekitar Rp2 miliar lagi untuk menyelesaikan tahap berikutnya,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Hasan turut menyampaikan kritik terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai lamban dalam mengeksekusi program pembangunan. Ia menyoroti waktu pelaksanaan proyek yang sering kali baru dimulai pada pertengahan tahun, padahal anggaran sudah diketok sejak akhir tahun sebelumnya.
“Sayang sekali ketika Februari sampai Mei tidak ada pergerakan infrastruktur. Padahal, masa itu bisa dimanfaatkan untuk mulai pekerjaan. Saya ingin di 2026 ada percepatan lelang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa lelang dini sebenarnya dimungkinkan berdasarkan aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46. Dalam aturan itu, pemerintah daerah diperbolehkan melakukan lelang lebih awal meskipun dana baru tersedia di tahun berikutnya, asalkan pelaksanaan kontrak efektif mengikuti ketersediaan anggaran.
“Kalau kita sudah tahu pasti ada anggaran, kenapa harus nunggu lama untuk lelang? Saya termasuk yang vokal menyuarakan ini karena pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Hasan.
Hasan juga menyoroti dampak positif dari pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian lokal. Menurutnya, semakin cepat pembangunan dimulai, maka perputaran ekonomi masyarakat akan semakin cepat bergerak.
“Kalau pembangunan dimulai lebih awal, daya beli meningkat. Material terbeli, masyarakat bekerja, uang berputar. Tapi yang paling penting, masyarakat nggak perlu nunggu terlalu lama. Harus cepat,” ungkapnya.
Ia berharap, ke depan, pelaksanaan proyek bisa dimulai paling lambat bulan Maret agar masyarakat dapat lebih cepat merasakan hasil pembangunan. Hasan pun menyebut bahwa dirinya akan terus mendorong pemerintah daerah agar tidak lagi terjebak dalam pola kerja lambat yang selama ini terjadi.
Ruas jalan Halimpu–Wangkelang merupakan akses vital yang menghubungkan beberapa desa dan menjadi jalur strategis bagi aktivitas pertanian, pendidikan, dan ekonomi warga Kecamatan Greged. Kondisinya yang rusak parah selama bertahun-tahun membuat warga kerap mengeluh karena sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
Dengan dimulainya perbaikan ini, warga mulai menyimpan harapan baru bahwa akses jalan mereka akan semakin baik, mempercepat mobilitas, dan menurunkan biaya logistik harian.
Hasan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proyek ini sampai tuntas.
“Saya minta tahun depan tidak ada lagi alasan keterlambatan. Kita harus pastikan masyarakat bisa menikmati jalan yang baik secepatnya. Tidak hanya soal infrastruktur, ini soal kesejahteraan,” tutup Hasan. (Nawawi)
Discussion about this post