MAJALENGKA, (FC).- Diskominfo Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Majalengka menyelenggarakan Diseminasi Optimalisasi Kinerja PPID di era Keterbukaan Informasi, yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Senin (19/10).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Seksi Kemitraan Media, perwakilan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Corporate Secretary PT.Pikiran Rakyat Bandung.
Adapun pesertanya diikuti oleh Sekretaris Dinas pada tiap OPD di Kabupaten Majalengka selaku Ketua PPID Dinas/Instansi sebanyak 26 OPD.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Setiaji melalui Kepala Seksi Komunikasi Publik, Indah Dwianti menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan bimbingan teknis kepada PPID di lingkungan Pemkab Majalengka.
Hal ini sebagai upaya untuk membangun jejaring data informasi seputar pembangunan antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Majalengka.
“Dengan adanya kegiatan ini, diaharpkan kita dapat membangun PPID yang kompeten serta membangun data informasi yang potensi mengenai berita pembangunan Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka, memahami serta mengetahui tatacara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat,” katanya.
Menurut indah, berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, masyarakat mempunyai ruang lebih terbuka untuk mendapatkan informasi dari badan publik pemerintah, keterbukaan tersebut sejalan dengan salah satu pilar reformasi yang lebih transparansi.
Secara komperhensif, sambung dia, UU No.14 tahun 2008 ini mengatur kewajiban Badan Pejabat Publik atau masyarakat non pemerintah lainnya, untuk bisa memberikan pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya, yakni setiap badan publik sesuai ketentuan UU tersebut wajib untuk membentuk PPID.
“Karena PPID tersebut bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan layanan informasi di suatu badan publik. Untuk menunjang hal tersebut maka perlu adanya kegiatan optimalisasi di Kabubapten Majalengka,” kata Indah Dwianti.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Majalengka, H.Gatot Sulaeman mengatakan, saat ini keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka dirasakan masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lain.
Sehingga diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan optimalisasi peran PPID ini dapat menghasilkan peningkatan indeks keterbukaan informasi publik di Kota Angin ini.
“Tentunya kita selaku badan publik yang mengelola PPID, dapat lebih bisa memahami, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat, melalui tahapan yang benar menurut ketentuan UU Keterbukaan Informasi,” harapnya.
Gatot menbahkan, Kabupaten Majalengka telah merintis dan menginventarisasi informasi-informasi yang dikecualikan sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu dengan momentum ini diharapkan tiap-tiap OPD dapat menginventarisasi, mana saja informasi yang dapat disampaikan atau mana yang dikecualikan.
“Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan adanya dialog interaktif dari tiap-tiap OPD. Sehingga apa yang menjadi permasalahan sehari-hari mengenai keterbukaan informasi publik dapat terselesaikan dan tersampaikan kepada masyarakat dengan pencerahan dari para narasumber,” pungkasnya. (Ibin)
