KUNINGAN, (FC).- Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak memunculkan euforia berlebihan yang justru dapat mengurangi semangat pembenahan birokrasi.
Pengamat politik dan kebijakan publik Kabupaten Kuningan, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, menilai opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penghargaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai puncak pencapaian pemerintahan.
“Perolehan opini WTP hendaknya tidak memunculkan euforia dan rasa puas diri yang berlebihan bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Justru ini harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan,” ujarnya, Kamis (25/6).
Menurut Mang Ewo, tantangan terbesar setelah meraih WTP bukanlah mendapatkan pengakuan, melainkan mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola yang sudah berjalan.
Ia mengingatkan, banyak organisasi maupun institusi yang justru mengalami penurunan kinerja setelah memperoleh penghargaan karena muncul rasa nyaman dan puas terhadap capaian yang telah diraih.
“Mempertahankan prestasi biasanya jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya. Karena itu jangan sampai muncul sikap berleha-leha yang akhirnya menurunkan etos kerja dan semangat melakukan perbaikan,” katanya.
Mang Ewo menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari opini BPK semata, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung polemik yang sempat berkembang sebelum opini WTP diumumkan secara resmi. Saat itu, tidak tercantumnya Kabupaten Kuningan dalam daftar awal penerima opini WTP di Jawa Barat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Bahkan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, sempat melontarkan sindiran terkait kemungkinan keterlambatan keluarnya opini yang disebut-sebut karena faktor “telat lobi”.
Namun menurut Mang Ewo, publik juga tidak seharusnya membangun asumsi sebaliknya setelah opini WTP resmi diterima.
“Kalau sebelumnya muncul sindiran soal telat lobi, bukan berarti ketika WTP sudah keluar lalu kita beranggapan keberhasilan ini karena tepat lobi. BPK memiliki mekanisme, prosedur, dan indikator penilaian yang jelas dalam melakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Ia menilai polemik mengenai proses keluarnya opini sudah semestinya diakhiri. Fokus perhatian publik saat ini, kata dia, harus diarahkan pada upaya pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
“Kita harus melihat substansinya. Bagaimana tata kelola pemerintahan semakin baik, pengawasan semakin kuat, dan anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi menerima opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 setelah sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena tidak masuk dalam daftar awal daerah penerima WTP di Jawa Barat.
Dengan keluarnya opini tersebut, berbagai spekulasi mengenai kemungkinan Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun Disclaimer of Opinion akhirnya terjawab.
Namun bagi Mang Ewo, keberhasilan tersebut justru menjadi awal dari tantangan baru. Pemerintah daerah dituntut mampu menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan bisa diraih, tetapi yang paling penting adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang terus membaik,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post