Deadlock KI, Jangan Salahkan Timsel

KOTA CIREBON, (FC).– Polemik pemilihan anggota Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, untuk periode 2021-2025 mendapatkan tanggapan dari akademisi.

Prof Dr H Cecep Sumarna MA buka suara terkait permasalahan ini.

Menurutnya, deadlock yang terjadi pada proses seleksi 10 besar anggota KI di DPRD ini, jangan menggiring opini bahwa keseluruhan proses seleksi dari awal adalah salah.

Karena hal ini bisa menimbulkan sangkaan, tim seleksi (timsel) tidak bekerja dengan profesional.

“Iya deadlock ini kan sekarang ada di dewan. Makanya jangan ditarik kebelakang, untuk mengulang prosesnya dari awal. Karena timsel sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sampai dengan hasil 10 besar” jelas Cecep kepada FC, Minggu (13/6).

Cecep yang juga Ketua MD KAHMI dan Orsat ICMI Kota Cirebon ini menyampaikan, timsel ini bukan dibentuk dari keputusan politik.

Tapi dibentuk atas kepentingan profesionalisme, akademis yang kejujuran dan loyalitasnya tidak diragukan lagi.

Pihaknya menduga, dead lock ini terjadi karena adanya tumpangan kepentingan politik. Hal ini yang tidak terjadi pada proses di timsel.

Justru terjadi pada pengambil kebijakan akhir, yakni pada proses seleksi 10 besar di dewan.

“Saya sudah beberapa kali menjadi timsel, baik regional maupun nasional. Memang tekanan politis akan terjadi pada akhir proses, bukan pada saat timses bekerja. Jadi kalau ada yang meminta diulang kembali dari awal, berarti meragukan kapasitas dari timsel,” jelasnya.

Bila perlu, lanjut Cecep, buka saja hasil penilaian timsel pada 10 besar tersebut.

Sehingga jelas nilai masing-masing peserta, dari sini bisa ditarik penilaian yang memenuhi syarat siapa saja.

Karena kerja timsel berakhir, ketika sudah menyampaikan 10 besar peserta calon KI.

“Mohon maaf, dead lock di dewan ini saya kira karena ada sejumlah kepentingan. Seperti dari DPRD inginnya siapa dari pemerintah inginnya siapa. Dan ini belum menemui titik temu,” ucapnya.

Cecep menyarankan, untuk dilakukan kompromi politik diantara keduanya atau juga diantara para anggota DPRD.

Sehingga tidak mengorbankan kepentingan yang lebih tinggi. Apalagi ini memilih anggota KI, tentunya keterbukaan informasi juga harus dikedepankan.

“Panggil timsel oleh Komisi I, minta data penilaian 10 besar. Kemudian dibuka data tersebut, yang bisa menjadi dasar penilaian untuk 5 anggota KI Kota Cirebon,” tandasnya. (Agus)