KOTA CIREBON, (FC).- Demi meningkatkan kualitas partai politik (parpol) dan mensukseskan Pemilu Tahun 2024, PemerintahKota Cirebon memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Bantuan tersebut digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
Sebanyak 10 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Cirebon menerima bantuan keuangan yang berasal dari APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran (TA) 2023.
Ke 10 Parpol yang mendapatkan bantuan ini adalah Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, PPP, PAN, PKS, PKB, Hanura, Golkar.
Bantuan diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (12/9).
Agus mengatakan, penyaluran bantuan keuangan partai politik ini total keseluruhannya sekitar Rp1,6 miliar, dengan perhitungannya satu suara Rp9.264.
“Bantuan partai politik Tahun 2023 sudah kita serahkan, totalnya Rp1,6 miliar. Banparpol ini untuk 10 partai politik yang ada keterwakilan di DPRD Kota Cirebon, kisarannya satu suara itu kurang lebih Rp9.264 dikalikan jumlah suara di masing-masing parpol,” kata Sekda.
Agus berharap bantuan keuangan untuk parpol ini akan meningkatkan kualitas kaderisasi parpol, serta untuk pengembangan program dan sumberdaya partai.
“Parpol wajib mengalokasikan sebagian dari bantuan ini untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat sebesar serta sebagai penunjang operasional sekretariat parpol,” kata Agus.
“Ketika pertanggangujawaban akan ada audit secara khusus dari BPK untuk melihat langsung pertanggungjawaban dari penyaluran banparpol,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati menambahkan, bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
Dikatakaan Fitria, bantuan tersebut akan dipergunakan, diantaraanya untuk pendidikan politik para kader, penguatan dan kaderisasi. Selain itu untuk konsolidasi persiapan Pemilu Tahun 2024 mendatang. Termasuk pelatihan para saksi yang akan ditempatkan pada setiap TPS.
“Untuk jumlah yang kami terima sekitar Rp200 jutaan, saya belum lihat nilai persisnya berapa,” pungkasnya. (Agus)
