KUNINGAN, (FC).- Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan melakukan aksi di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kuningan, Kamis (23/2), dengan mengusung visi misi elit eksekusi sulit.
Ketua PC PMII Kuningan Rojab menyampaikan, Kuningan merupakan kota kecil sejuta cerita. Cerita tentang banyak sekali persoalan yang terjadi dari tahun ke tahun.
Mulai dengan Isu Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan, Kuningan Menjadi Kabupaten Termiskin ke 2 di Jawa Barat, Angka Pengangguran masih sangat tinggi, Gagal Bayar, TPP dan sertifikasi, yang mengakibatkan kesenjangan sosial.
“Banyaknya cerita tersebut yang membuat kami (PMII,-red) Kabupaten Kuningan merasa miris dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat,” ungkap Rojab didampingi Korlap Rijal.
Menurut Rojab, banyak wacana-wacana yang di bangun namun kenyataannya nihil, kami teringat ungkapannya P. Ricoeur bahwa wacana itu sendiri mengandaikan empat hal ada subyek yang mengatakan, ada dunia yang mau direpresentasikan, kepada siapa disampaikan, dan temporalitas atau konteks waktu yang di tetapkan.
“Apalagi di ujung tahun ini sebelum kontestasi politik akan ada wacana apa lagi yang akan di bangun,” ujarnya.
Ketika observasi di masyarakat, lanjut Rojab, pihaknya menemukan banyak sekali penemuan dan mendengar langsung pernyataan masyarakat, mulai dari permasalah ekonomi yang menyebabkan kemiskinan, masalah pendidikan yang sulit karena terkendala keuangan, masalah pertanian yang tidak merata dalam bantuan pupuk, guru ngaji yang berjuang mati-matian mendidik generasi bangsa yang hampir tidak terperhatikan dan masih banyak lagi.
Menurut data BPS, masih kata Rojab, pada rentang tahun 2019 penduduk miskin Kabupaten Kuningan mencapai 16 ribu jiwa, tahun berikutnya persentase penduduk miskin di Kuningan meningkat dari yang tadinya 11,42 persen di tahun 2019, naik 1,41 persen atau menjadi 12,82 persen di tahun 2020.
“Data statistik pusat maupun provinsi mencatat pada tahun 2021 Kabupaten Kuningan (13.1%) menjadi daerah kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya (13.13%) yang status dan angka kemiskinannya sangat tinggi bahkan sangat extreme. Seharusnya kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) bisa di optimalkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.
Lalu, Rojab menanyakan pula, bagaimana Kuningan Makmur, Agamis, dan Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023 dalam visi yang telah ditetapkan, dan bagaimana akan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
“Kemudian apa hasil dari rapat dengan dinas terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan?, tidak menutup kemungkinan tiap tahunnya akan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai masa periode,” jelasnya.
Kemudian, ditambahkan Rijal, masalah pengangguran jika kita lihat di tahun 2021 di saat Kabupaten/kota mengalami penurunan justru kuningan malah mengalami kenaikan angka pengangguran menembus angka 63.337 orang atau sekitar 11,68%. Kemudian di tahun 2022 Kuningan mengalami sedikit penurunan namun menjadi juara nominasi angka pengangguran tertinggi di Jawa Barat, sejak 2019 BPS mencatat angka pengangguran terbuka terus meningkat.
Di tahun 2019 angka pengangguran di angka 49.304 orang atau 9,69%. Kemudian di tahun 2020 melesat naik menjadi 58.513 orang atau 11,22%.
“Anggaran belanja daerah tinggi namun PAD kecil sehingga terjadi permasalahan yang cukup kompleks. Apakah ini salah satu bentuk gagalnya pengelolaan APBD?. Karena sudah keluar dari fungsi APBD dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi,” jelasnya. (Ali)
Discussion about this post