KAB. CIREBON, (FC).- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Pandi mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ikut andil memberikan kontribusi meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“ Ya, saat rapat kerja kami dorong BKAD unuk memberikan kontribusi dalam PAD. Contohnya, seperti menyewakan aset-aset daerah sesuai dengan harga appraisal yang sudah ditentukan,” kata Pandi kepada wartawan, Minggu (12/2).
Dikatakannya, BKAD, telah mengelola keuangan 95,5 persen yang tersalurkan di 2022 kemarin. Namun anggaran daerah untuk 2023 ada penurunan dibandingkan dengan 2022. Besarannya sekitar Rp3 miliar.
“ Mudah-mudahan saja tidak mengurangi kinerja BKAD dalam pengelolaan aset daerah,” jelasnya.
Yang paling riskan, kata Pandi, adalah soal pengelolaan aset daerah yang belum terawasi belum terinventarisir dengan baik di beberapa SKPD.
“ Kami meminta agar BKAD bisa mengawasi dan menginventarisir aset-aset tersebut dengan baik. Dan mendorong agar aset-aset daerah yang bisa dikelola dan disewakan dengan harga appraisal,” terangnya.
Begitu juga dengan gedung-gedung pemda yang statusnya sewa atau kontrak, pihaknya meminta dievaluasi dan pemda bisa membeli atau menyiapkan sendiri menggunakan aset daerah. Misalnya, seperti gedung-gedung puskesmas selama ini masih banyak yang sewa.
“Jika kita bandingkan pendapatan retribusinya ini, besaran kost pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan retribusi,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Pandi, pihaknya tidak berpikir ke arah sana. Artinya tidak mencari keuntungan meski gedung Puskesmas kostnya tinggi lantaran sewa, karena itu adalah pelayanan. (Suhanan)
Discussion about this post