INDRAMAYU, (FC).- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga, meresmikan 2 desa di Kabupaten Indramayu sebagai Pilot Project Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA), di Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Selasa (18/10).
Peresmian program DRPPA untuk 2 desa di Kabupaten Indramayu ini meliputi Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg dan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu.
Dalam kesempatan ini juga Menteri PPPA Bintang Puspayoga meresmikan 2 desa di Kabupaten Cirebon sebagai pelaksanaan DRPPA meliputi Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon dan Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan.
Peresmian DRPPA sebagai program nasional yang meliputi desa di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar, Bupati Cirebon Imron Rosadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, jajaran Kementerian PPPA RI, para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Indramayu dan se-Kabupaten Cirebon.
Dalam sambutannya Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian yang sangat penting dan diprioritaskan dalam pembangunan nasional.
Hal ini lebih spesifik ketika melihat populasi perempuan dan anak di Indonesia menjadi kepentingan negara untuk terus diberdayakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) dan kebijakan yang diharapkan berdampak positif untuk kesejahteraan rakyat.
“Ketika melihat jumlah perempuan dan jumlah daripada anak-anak maka populasi bangsa ini sangatlah penting, perempuan dan anak untuk dilindungi dan diberdayakan. Tentu kalau kita melihat konsitusi kita UU Dasar Negara 1945 sudah memberikan komitmen luar biasa bagaimana pembangunan itu lebih berorientasi dan diprioritaskan pada keadilan, kesejahteraan dan pembangunan yang inklusivitas,” katanya.
Menurutnya, populasi penduduk Indonesia yang lebih banyak perempuan dan anak dengan dinamika permasalahan di lapangan serta melalui data dan indeks maka sudah sepatutnya menjadi komitmen pemerintah untuk diselesaikan melalui pelaksanaan program pembangunan nasional salah satunya Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA).
Ditegaskan Menteri PPPA Bintang Puspayoga, DRPPA adalah program yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak baik dalam pembangunan penyelenggaraan pembangunan di desa, tata kelolaan pemerintahan di desa, pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak di desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau kita berbicara desa ramah perempuan dan perlindungan anak ini sebenarnya sudah menjadi komitmen yang kita bangun dengan Kementerian Desa PDTT untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan anak. Saya menyampaikan apresiasi komitmen Bupati Indramayu tidak hanya menjadi dua desa yang dilaunching hari ini, akan tetapi semua desa, mudah-mudahan kita fokus dulu, setelah ini model yang bisa direplikasi di kabupaten lainnya ini penting akan menjadi gerakan bersama, bagaimana mewujudkan desa-desa yang mandiri,” tegasnya.
Diharapkan Menteri Bintang Puspayoga, pelaksanaan program DRPPA di Kabupaten Indramayu memberikan dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat termasuk perspektif gender dan menjadi daerah yang dapat sejajar dengan keberhasilan pelaksanaan DRPPA di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Karena di daerah lain program pembangunan yang kita bangun di tingkat akar rumput ini ke keberhasilannya luar biasa dalam hal 5 indikator, seperti pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berspektif gender, peranan ibu dan keluarga dalam mengasuh pendidikan anak, penurunan pekerjaan anak dan pencegahan perkawinan anak,” harapannya.
Hal sama disampaikan Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka saat membacakan Sambutan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa permasalahan perempuan dan anak di Jawa Barat tidak terlepas dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kekerasan, perkawinan anak, pola pengasuhan anak, akses perempuan dalam teknologi sampai dengan keterwakilan perempuan dalam politik dan dunia usaha.
Diharapkan dengan adanya pelaksanaan program DRPPA ini di Kabupaten Indramayu dapat menjadi trigger untuk desa-desa lain di Jawa Barat termasuk melalui peran serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang akan menjadi ujung tombak sebagai penggerak di wilayahnya masing-masing yang diharapkan mampu berkontribusi dalam melaksanakan DRPPA.
“Relawan SAPA adalah pahlawan DRPPA yang mengkoordinir segala kegiatan yang berasal dari kelembagaan, organisasi dan kelompok masyarakat, saya pun menyakini bahwa para relawan SAPA ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen serta integrasi dan dituangkan dalam SK dari desa maupun lurah,” tukasnya.
Sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina menyampaikan terimakasih kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga yang telah meresmikan 2 desa di Kabupaten Indramayu sebagai pilot project pelaksanaan program DRPPA dan diharapkan bisa mengatasi persoalan kekerasan perempuan dan anak, perkawinan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan minimnya pekerjaan di Kabupaten Indramayu.
Meski Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan sejumlah penanganan terkait permasalahan TPPO atau trafficking seperti pada tahun lalu dengan memulangkan 2 orang warga Indramayu di bawah umur yang tergiur bekerja dengan gaji besar namun justru menjadi pemandu karaoke di Papua dampak minimnya lapangan pekerjaan, dan media sosial.
“Tahun lalu kami memulangkan 4 orang anak, 2 diantaranya dari Kabupaten Indramayu, bermula membaca informasi di medsos, akhirnya tergiur karena akan diberi gaji sebesar 5 juta dan bekerja di Surabaya. Selang 1 hari di Surabaya ternyata diterbangkan ke Papua untuk bekerja sebagai pemandu karoke selama 2 Minggu, namun dengan ketidaknyamanannya akhirnya melapor ke sejumlah pihak dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Polres Indramayu langsung merespon dan membawanya pulang,” terangnya.
Lanjut Bupati Nina, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah berkomitmen akan keliling desa dan sekolah untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga optimalisasi kurikulum muatan lokal (Mulok) seperti beladiri sebagai self defense.
“Bahwa bagaimanapun anak-anak perempuan ini harus diberikan bekal, kemarin saya ngobrol sama pa Sekda bahwa kayaknya kita ini harus ke sekolah-sekolah bagaimana Muatan Lokal untuk Self Defens mungkin belajar beladiri untuk meminimalisir terjadinya kekerasan,” lanjutnya.
Sementara untuk pemberdayaan perempuan Pemerintah Kabupaten Indramayu memliki program unggulan yakni Perempuan Bedikari (Pe-Ri) dan Kredit Usaha Warung Kecil (Kru-wcil). Hal ini sebagai langkah konkrit menjadikan perempuan atau Purwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indramayu yang memiliki skill untuk berwirausaha dan mandiri dalam rangka mewujudkan Indramayu yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat (Bermartabat). (Agus)
Discussion about this post