Fraksi PKS Soroti Belanja Hibah, Hingga Belanja Barang dan Jasa yang Naik

KAB. CIREBON, (FC).- Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, menyoroti belanja hibah, modal, hingga belanja barang dan jasa yang naik signifikan.

Hal itu dituangkan dalam Pemandangan Fraksi PKS terhadap Hantaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (16/9).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, H Ahmad Fawaz menjelaskan, terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, pihaknya menyampaikan beberapa hal.

Diantaranya, terkait kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 dalma rangka mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Untuk Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dengan Didukung Oleh Pembangunan SDM.

“Untuk mencapai visi itu, banyak tantangan yang perlu dihadapi. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum selesai, kini ditambah dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Fawaz saat menyampaikan pemandangan fraksinya.

Yang tentu, lanjut dia, akan mengerek kenaikan harga-harga lainnya termasuk harga barang kebutuhan pokok. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov, lanjut dia, inflasi akibat naiknya harga BBM ini bisa mencapai 8-8,5% di September tahun ini.

“Dalam konteks ini, apa langkah pemerintah daerah untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan tersebut yang akan dituangkan pada RAPBD Perubahan tahun 2022?” katanya.

Kemudian, belanja hibah menjadi pengeluaran yang paling tinggi kenaikannya yaitu sebesar 230,47% dari semula Rp26.132.167.200 menjadi Rp60.226.654.500. “Mengapa demikian? serta apa relevansinya dengan 8 prioritas pembangunan tahun 2022?” ujar Fawaz.

Begitu juga, dengan belanja modal yang naik signifikan sebesar 52,98% dari semula sebesar Rp232.802.203.675 menjadi Rp356.141.938.005. Selain itu, Belanja barang dan jasa juga naik signifikan sebesar 63,82% dari sebelumnya Rp860.011.671.044 menjadi Rp1.408.884.639.004.

Di sisi lain, aku dia, belanja bantuan sosial hanya naik 10,11% dari Rp16.867.962.500 menjadi Rp18.573.762.500. Fraksi PKS menganggap bahwa penambahan anggaran bantuan sosial lebih prioritas untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang pastinya akan menaikkan pula harga-harga kebutuhan pokok yang pada gilirannya akan menaikkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Fraksi PKS, kata dia, dengan tegas menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi. Namun, apabila kenaikan tersebut tidak kunjung dibatalkan pemerintah pusat, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk memprioritaskan program-program penjagaan daya beli masyarakat dan jaring pengaman sosial yang akan dituangkan dalam RAPBD Perubahan Tahun 2022.

“Di samping itu, Fraksi PKS juga meminta perbaikan DTKS agar bantuan sosial lebih tepat sasaran,” ungkap Fawaz. (Ghofar)