KAB. CIREBON, (FC).- Rapat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2022 diundur, menyusul akibat sejumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon terpapar Covid-19.
Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suratmo menjelaskan, awalnya Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022 akan diselenggarakan pada Rabu (24/3).
Namun pada Sabtu pekan lalu, terdapat sejumlah staf dan pegawai Bappelitbangda ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Senin kemarin sudah kita lakukan langkah-langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan tracking (Swab Massal,-red) dan juga penyemprotan dIsinfektan di seluruh ruangan Bappelitbangda, dan sekarang pun hanya sebagian yang bekerja dari kantor,” kata Suratmo kepada FC, Rabu (24/3).
Menurutnya, dengan adanya sejumlah pegawai Bappelitbangda yang terpapar Covid-19, akhirnya setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan (Sekda,-red) disepakati jika penyelenggaraan Musrenbang diundur.
Karena, aku dia, kegiatan Musrenbang harus dipersiapkan matang, mulai dari persiapan dokumen, koordinasi dan sebagainya.
“Agar hasilnya maskimal, kegiatan Musrenbang diundur menjadi tanggal 31 Maret 2021 di jam yang sama, juga tempat yang sama, soalnya 5 orang merupakan salah satunya moderator dan termasuk tim operator penyusun serta perumus untuk paparan bahan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022,” kata Suratmo.
Nantinya, lanjut Ratmo sapaan akrabnya, Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022 dilakukan semi tatap muka dan virtual, karena masih situasi PPKM maka tetap dengan membatasi jumlah undangan yang hadir.
“Nanti instansi vertikal dan lainnya kita lakukan dengan virtual. Kita tidak ingin semuanya seperti ini tapi apa daya. Yang penting Musrenbang tetap dilakukan,” jelas Ratmo.
Masih dikatakan Ratmo, selain itu pihaknya juga mengundang narasumber dari berbagai sumber. Pertama dari perwakilan Kementerian Perdagangan, DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat serta Bappeda Provinsi Jawa Barat.
“Narasumber perwakilan Kemendag kaitan dengan ekonomi di masa pandemi. Kemudian narasumber dari DPR RI kaitan dengan optimalisasi APBN dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sementara itu DPRD Provinsi Jawa Barat, kaitan dengan percepatan pembangunan metropolitan Cirebon Raya dan Segitiga rebana. Termasuk paparan Bappeda Provinsi Jawa Barat kaitan dengan sinergitas program prioritas antara kabupaten Cirebon dan Provinsi,” tukasnya. (Ghofar)
Discussion about this post