KAB.CIREBON, (FC).- Persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai dilaksanakan pada 31 Juli 2026 mendatang.
Kepastian tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor persiapan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon yang dipimpin langsung Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, di Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jumat (10/7).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon Suratna, serta sejumlah unsur instansi terkait yang terlibat dalam persiapan program pendidikan tersebut.
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) Kemensos RI yang juga PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna, mengatakan pelaksanaan MPLS yang sebelumnya direncanakan pada 13 Juli mengalami penyesuaian waktu karena menunggu kesiapan sarana dan prasarana bangunan sekolah.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin memaksakan kegiatan dimulai sebelum seluruh fasilitas benar-benar siap dan aman bagi para siswa.
“Awalnya memang direncanakan 13 Juli, tetapi disesuaikan menjadi 31 Juli karena menunggu kesiapan pembangunan. Kalau dipaksakan, kami khawatir kurang aman untuk anak-anak,” ujar Suratna.
Ia menjelaskan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pihaknya optimistis seluruh fasilitas dapat segera diselesaikan sebelum pelaksanaan MPLS.
“Untuk bangunan sudah sekitar 80 persen. Insyaallah bisa cepat selesai,” katanya.
Selain kesiapan gedung, Suratna memastikan tidak ada kendala lain dalam pelaksanaan program tersebut. Tenaga pendidik juga telah disiapkan melalui mekanisme seleksi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.
“Guru sudah siap. Saat ini masih dalam proses seleksi nasional. Semua sudah disiapkan oleh kementerian,” jelasnya.
Sementara untuk jumlah peserta didik, pihaknya masih melakukan optimalisasi agar kuota yang tersedia dapat terpenuhi. Selain siswa asal Kabupaten Cirebon, Sekolah Rakyat tersebut juga akan menerima siswa dari daerah sekitar.
Sebanyak 270 siswa dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon akan dititipkan di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon selama satu tahun. Setelah itu, mereka akan melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat masing-masing daerah.
Dengan adanya siswa dari berbagai wilayah tersebut, total peserta didik yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 540 siswa.
Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan akses pendidikan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah pusat atas perhatian kepada Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan launching Sekolah Rakyat,” ujar Jigus sapaan akrabnya.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak seluruh warga negara sehingga keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam membuka kesempatan belajar yang lebih luas.
“Dengan jumlah siswa sekitar 540 orang, mudah-mudahan program ini memberikan manfaat. Karena pendidikan adalah hak semua warga negara,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post