KUNINGAN, (FC).- Demokrasi tidak hanya menghadapi tantangan dari pemegang kekuasaan, tetapi juga dari elemen masyarakat sipil yang kehilangan independensi dan integritas.
Gerakan mahasiswa, aktivis, maupun organisasi masyarakat sipil dinilai dapat menjadi titik lemah demokrasi apabila fungsi kontrol sosial mulai dipengaruhi kepentingan tertentu.
Pandangan tersebut disampaikan Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, menyikapi berbagai polemik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, turunnya kepercayaan publik terhadap gerakan sosial menjadi tanda adanya persoalan yang harus segera dievaluasi.
“Selama ini penguasa sering dianggap sebagai satu-satunya ancaman bagi demokrasi. Padahal, demokrasi juga dapat melemah ketika kelompok yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan justru kehilangan integritasnya,” ujar Imam, Selasa (8/7).
Menurutnya, munculnya berbagai isu terkait dugaan intervensi terhadap gerakan sosial, penggunaan fasilitas tertentu, hingga persoalan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil menunjukkan adanya krisis kepercayaan di tengah masyarakat.
Ia menyebut, sejumlah isu nasional maupun daerah yang beredar memang harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan pembuktian.
Namun, kata dia, fenomena tersebut memperlihatkan adanya persepsi publik bahwa sebagian gerakan sosial mulai rentan dipengaruhi kepentingan di luar perjuangan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian bukan soal individu atau kasus tertentu. Semua pihak tetap memiliki hak atas proses yang adil. Tetapi pertanyaannya, mengapa masyarakat sekarang mudah percaya bahwa gerakan mahasiswa maupun aktivis dapat dipengaruhi oleh uang, fasilitas, atau kedekatan dengan kekuasaan?” katanya.
Imam menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap kelompok yang selama ini diharapkan menjadi kekuatan moral dalam demokrasi.
Ia mengingatkan, pragmatisme menjadi salah satu ancaman terbesar bagi gerakan masyarakat sipil.
Menurutnya, perubahan orientasi perjuangan sering kali terjadi melalui kompromi kecil yang dianggap wajar, hingga akhirnya menggeser tujuan awal memperjuangkan kepentingan publik.
“Pragmatisme hadir melalui kompromi-kompromi kecil. Ketika dibiarkan, orientasi perjuangan bisa berubah dari memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi mengejar kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam mengatakan melemahnya kepercayaan terhadap gerakan sipil dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Kritik, advokasi, maupun aksi masyarakat berisiko kehilangan legitimasi apabila publik mulai melihatnya sebagai kepentingan kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “idealisme kosong”, yakni ketika nilai-nilai seperti antikorupsi, transparansi, dan keadilan hanya berhenti sebagai slogan tanpa diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata.
Karena itu, Imam mendorong seluruh elemen masyarakat sipil melakukan evaluasi internal untuk menjaga marwah gerakan.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga independensi, keterbukaan, dan integritas.
Ia mengutip pesan tokoh pergerakan nasional Tan Malaka bahwa idealisme merupakan kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda.
Selain itu, ia juga mengingatkan pesan Soekarno bahwa perjuangan generasi penerus tidak hanya mengawasi kekuasaan, tetapi juga menjaga nilai perjuangan itu sendiri.
“Demokrasi membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik, sekaligus membutuhkan gerakan masyarakat yang tetap independen dan konsisten memperjuangkan kepentingan publik,” pungkasnya. (Angga)
Discussion about this post