KAB. CIREBON, (FC).- Program Sekolah Rakyat (SR) yang tengah dibangun di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, disiapkan untuk menampung 270 siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
Selain peserta didik asal Kabupaten Cirebon, sekolah berkonsep asrama tersebut juga akan menerima siswa dari tiga daerah sekitar yang pembangunan Sekolah Rakyatnya belum rampung.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan kuota untuk Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Namun, terdapat rencana penempatan sementara siswa dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.
“Untuk Kabupaten Cirebon sudah sesuai ketentuan. Ada titipan dari tiga daerah sekitar karena pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah mereka masih berlangsung,” ujar Hafidz, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan, siswa dari luar daerah tersebut hanya akan menempuh pendidikan sementara di Kabupaten Cirebon hingga pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di daerah masing-masing selesai pada tahun depan.
Dari total kuota yang tersedia, sebanyak 90 kursi direncanakan dialokasikan bagi siswa luar daerah. Masing-masing terdiri dari 30 siswa tingkat Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 30 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan 30 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
Meski demikian, skema penerimaan siswa dari luar daerah masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, tim dari Kementerian Sosial dijadwalkan melakukan pengecekan kesiapan teknis di lokasi.
“Itu masih dalam tahap koordinasi. Tim Kemensos akan turun langsung untuk memastikan kesiapan teknisnya,” katanya.
Sementara itu, pembangunan fisik Sekolah Rakyat terus dikebut agar dapat beroperasi sesuai target pada Agustus 2026. Bersamaan dengan itu, proses penjaringan calon peserta didik juga mulai dipersiapkan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Rita Herawati, mengatakan pihaknya bertugas melakukan penjangkauan sekaligus verifikasi calon siswa berdasarkan data yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.
Menurutnya, proses verifikasi lapangan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
“Data by name by address sudah ditetapkan Kemensos. Kami melakukan penjangkauan dan verifikasi bersama pendamping PKH di lapangan,” ujarnya.
Rita menjelaskan, kuota 270 siswa akan dibagi ke dalam sembilan rombongan belajar, masing-masing tiga rombongan belajar untuk jenjang SRD, SRMP, dan SRMA. Setiap jenjang akan menampung 90 siswa.
Ia menegaskan, kesempatan mengikuti program tersebut tidak hanya diberikan kepada calon siswa yang telah tercantum dalam data awal. Warga yang merasa memenuhi persyaratan juga dapat mengajukan diri untuk diverifikasi.
Prioritas penerimaan akan diberikan kepada anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2. Untuk mendukung proses seleksi, calon peserta diwajibkan melengkapi dokumen administrasi, seperti surat keterangan tidak mampu serta rekomendasi dari pemerintah desa maupun kecamatan.
Selain kelengkapan administrasi, persetujuan orang tua menjadi syarat penting mengingat Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama.
“Kami harus memastikan anak memenuhi kriteria dan orang tuanya bersedia karena konsep Sekolah Rakyat memang menggunakan sistem asrama,” tutur Rita.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini muncul pada penjaringan calon siswa tingkat sekolah dasar. Sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk tinggal jauh dari keluarga dalam usia yang relatif masih muda.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kurikulum dan sistem pembelajaran yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat.
“Untuk kurikulum dan sistem pembelajaran masih menunggu ketentuan dari Kemensos. Saat ini fokus kami adalah proses penjangkauan dan verifikasi calon siswa,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post