KOTA CIREBON, (FC).- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Cirebon bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cirebon bersinergi menyelenggarakan Sarasehan West Java Economic Society (WJES) Ciayumajakuning Tahun 2026 pada Kamis (21/5).
WJES merupakan forum strategis tahunan yang menghadirkan kolaborasi pemikiran antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat umum untuk memberikan rekomendasi kebijakan aplikatif bagi pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, dan Akademisi dari Universitas Padjajaran dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Ciayumajakuning dalam Mendukung Ekonomi Jawa Barat melalui Transformasi dan Daya Saing Regional.”
Agenda WJES ini menghasilkan 5 rumusan rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penguatan ekonomi kedepan.
Berikut 5 rekomendasi tersebut :
1. Optimalisasi Kawasan Rebana dan Reformasi Iklim Investasi
Kawasan Rebana perlu diperkuat sebagai pusat aglomerasi industri Jawa Barat bagian timur melalui sinergi Badan Pengelola Kawasan Rebana, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Pengembangan harus terintegrasi dengan konektivitas Tol Cipali, Tol Cisumdawu, BIJB Kertajati, dan Pelabuhan Patimban agar menciptakan multiplier effect yang nyata bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh kawasan Ciayumajakuning.
Percepatan ini harus didukung reformasi perizinan investasi yang lebih sederhana, kepastian tata ruang yang stabil, serta layanan single submission berbasis digital agar kawasan mampu menarik investasi skala besar secara optimal.
2. Penguatan SDM Industri Berbasis Kebutuhan Masa Depan
Pemerintah daerah, dunia industri, dan perguruan tinggi/politeknik perlu membangun ekosistem pengembangan SDM industri yang adaptif melalui program vokasi berbasis kebutuhan nyata industri, pelatihan upskilling/reskilling bagi tenaga kerja eksisting, serta skema link and match yang terstruktur antara institusi pendidikan dengan kebutuhan industri.
3. Transformasi Ekonomi Inklusif dengan Menjaga Ketahanan Pangan
Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus melindungi lahan pertanian produktif agar industrialisasi kawasan tidak menggerus basis ketahanan pangan.
Peningkatan produktivitas melalui mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan penguatan kelembagaan petani serta penguatan cadangan pangan serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga perlu dipercepat di tengah risiko perubahan iklim dan gejolak harga global.
4. Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Pasar Ekspor
Pemerintah daerah perlu mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur melalui kemitraan industri-petani/nelayan dan pengembangan kawasan agroindustri terpadu.
Produk bernilai tambah tinggi seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), batik, pangan olahan, dan perikanan perlu didiversifikasi ke pasar yang lebih beragam (a.l ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika) guna mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang saat ini mendominasi di angka 47,17%.
5. Kolaborasi Pentahelix sebagai Platform Kebijakan Berkelanjutan
Sejalan dengan semangat WJES 2026 sebagai ruang kolaborasi multipihak yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset (research based policy).
Pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas perlu berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan secara terukur dan akuntabel demi mendukung pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning yang inklusif dan berkelanjutan. (Andriyana)
Discussion about this post