KAB.CIREBON, (FC).- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Kamis (7/5).
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan daerah mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat hingga transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Sekitar 250 mahasiswa terlibat dalam aksi tersebut. Mereka membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian di bawah pengawalan aparat kepolisian. Aksi digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon.
Koordinator aksi, Jini Krisyanto, menilai selama periode kedua kepemimpinan Bupati Cirebon belum terlihat perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.
“Kami melihat masih banyak persoalan yang belum mendapat perhatian serius, baik di sektor pendidikan, infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mahasiswa juga mempertanyakan slogan Hari Jadi Kabupaten Cirebon “Teteg Lanjut Tutug” yang dinilai belum memiliki makna nyata di tengah kondisi masyarakat saat ini.
Selain mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, massa aksi turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih memprihatinkan.
“Kami ingin pemerintah lebih peduli terhadap guru honorer karena mereka bagian penting dalam masa depan pendidikan,” katanya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak adanya keterbukaan penggunaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
Mereka menilai anggaran daerah harus lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dibanding kegiatan seremonial atau belanja internal birokrasi.
“Ada temuan belanja makan pegawai melalui kegiatan rapat yang jumlahnya cukup banyak. Hal seperti ini perlu dijelaskan kepada publik,” ungkap Jini.
Data tersebut, lanjutnya, diperoleh melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026. Namun mahasiswa mengaku belum memiliki data lengkap untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Meski demikian, mereka menilai transparansi informasi publik di Kabupaten Cirebon masih lemah sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD.
“Keterbukaan informasi publik masih kurang. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Bupati Cirebon, H Imron yang menemui langsung peserta aksi menyatakan pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan pembangunan meski dihadapkan keterbatasan anggaran.
“Anggaran memang terbatas, tetapi kami tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembangunan,” ujar Imron.
Ia juga mengajak mahasiswa ikut memberikan kontribusi pemikiran dan kritik konstruktif untuk pembangunan daerah.
“Kami terbuka terhadap masukan mahasiswa. Kalau ada perangkat daerah yang bekerja tidak sesuai, silakan laporkan,” katanya.
Aksi berlangsung kondusif meski sempat diwarnai pembakaran ban bekas sebagai simbol protes. Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (Ghofar)
Discussion about this post