KAB.CIREBON, (FC).- Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti persoalan validitas data bantuan pendidikan serta kesiapan penerapan kebijakan sekolah lima hari di Kabupaten Cirebon.
DPRD menilai kedua hal tersebut perlu dibahas lebih mendalam bersama Dinas Pendidikan agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, mengatakan selama ini pihaknya kerap menerima manfaat program pendidikan tanpa mengetahui secara rinci mekanisme pengajuan maupun distribusi bantuan yang diberikan kepada sekolah.
Menurutnya, sebagian pengajuan bantuan berasal dari pihak swasta melalui proposal yang tetap dikoordinasikan dengan dinas terkait.
“Biasanya ada pengajuan proposal dari pihak swasta dan tetap berkoordinasi dengan dinas. Namun, data riil penerima bantuan masih perlu kami dalami,” ujar Muchyidin, Kamis (7/5).
Ia menegaskan, Komisi IV akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengetahui secara detail jumlah sekolah penerima bantuan, baik negeri maupun swasta.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kadisdik untuk mengetahui data riil sekolah penerima bantuan, termasuk pemetaan sekolah negeri dan swasta,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti wacana penerapan sekolah lima hari yang dinilai masih membutuhkan penyesuaian dengan sejumlah regulasi daerah, termasuk keberadaan peraturan daerah terkait Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Menurut Muchyidin, pembahasan mengenai sekolah lima hari sebelumnya sudah dilakukan dalam forum diskusi DPRD. Namun, hingga kini belum semua sekolah dinilai siap menerapkan kebijakan tersebut.
“Kami pernah membahasnya, tetapi memang perlu penyelarasan lebih lanjut. Ada sekolah yang mungkin sudah siap, tetapi ada juga yang belum,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil rapat terakhir menyimpulkan bahwa penerapan sekolah lima hari harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah.
“Kalau memang ada sekolah yang sudah siap, itu bisa menjadi percontohan terlebih dahulu,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon berencana menggelar rapat koordinasi internal serta pertemuan bersama Dinas Pendidikan untuk membahas langkah lanjutan terkait persoalan bantuan pendidikan dan kesiapan sekolah lima hari.
“Nanti akan kami koordinasikan di internal Komisi IV dan dilanjutkan bersama dinas terkait agar pembahasannya berjalan paralel,” pungkasnya. (Johan)
Discussion about this post