KUNINGAN, (FC).- Pemerintah terus memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa, menegaskan penguatan sistem digital menjadi kunci utama menutup celah penyalahgunaan di lapangan.
Hal itu disampaikan saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi yang digelar di Hotel Horison Tirta Sanita, Senin (27/4).
Menurut Baskara, sistem surat rekomendasi berbasis digital kini menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat tertentu lainnya.
“Dengan sistem digital, proses menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi. Semua tercatat dan terpantau,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai respons atas masih adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
“Yang seharusnya untuk rakyat kecil jangan sampai dinikmati oleh pihak lain. Karena itu negara hadir dengan sistem yang lebih tertib dan transparan,” tegasnya.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik hingga fluktuasi harga energi, Baskara menilai Indonesia masih mampu menjaga ketahanan energi nasional. Menurut dia, sejumlah lembaga global menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketahanan energi yang relatif baik.
“Ketika banyak negara mengalami lonjakan harga dan gangguan pasokan, Indonesia masih bisa menjamin ketersediaan BBM. Ini hasil kerja bersama,” katanya.
Baskara menjelaskan, penyaluran BBM subsidi memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025.
Melalui regulasi tersebut, surat rekomendasi menjadi alat verifikasi penting agar subsidi energi tepat sasaran. Kini, penerbitannya telah dilakukan secara daring melalui aplikasi khusus yang terintegrasi.
Selain mempercepat pelayanan, sistem ini juga memperkuat pengawasan karena seluruh data terekam secara real time. Namun demikian, Baskara menekankan keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan teknologi, melainkan juga komitmen seluruh pihak dalam menjalankannya.
“Mari kita jaga bersama amanah ini. Pastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar dirasakan oleh rakyat yang berhak,” pungkasnya.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Toni Kusumanto, perwakilan Pertamina, serta peserta dari berbagai sektor terkait. (Angga)
Discussion about this post