KUNINGAN, (FC).- Temuan anggaran sekitar Rp2,6 miliar yang diduga belum dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di sektor pendidikan mencuat dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. DPRD Kabupaten Kuningan memastikan akan menelusuri persoalan tersebut hingga ke akar masalah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kuningan Rana Suparman mengatakan, temuan tersebut masih bersifat teknis dan perlu pendalaman lebih lanjut untuk memastikan sumber persoalan, apakah berasal dari kesalahan perencanaan atau faktor lain dalam pengelolaan anggaran.
“Hal-hal teknis seperti ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Komisi IV dalam bentuk kunjungan kerja ke lapangan. Itu akan kita kejar,” ujarnya usai menghadiri audiensi bersama PERMAHI DPC Kuningan di Gedung DPRD, Kamis (23/4).
Menurut dia, DPRD tidak ingin berspekulasi sebelum memperoleh gambaran utuh di lapangan. Karena itu, Komisi IV akan turun langsung untuk memastikan bentuk penggunaan anggaran serta mekanisme pertanggungjawabannya.
“Yang akan kita kejar itu seperti apa bentuknya. Apakah ini karena perencanaan yang salah atau ada hal lain. Itu yang sedang kita dalami,” katanya.
Selain temuan anggaran tanpa SPJ, Rana juga menyoroti munculnya berbagai persoalan di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kuningan yang dinilai terjadi secara beruntun.
“Masalah di Disdikbud ini muncul bertubi-tubi. Ini menjadi catatan bahwa ada persoalan di internal, baik dari sisi pengelolaan maupun koordinasi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia kembali mengingatkan agar penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak berdampak kepada tenaga pendidik. Menurutnya, guru tidak boleh dijadikan objek dalam penyelesaian persoalan anggaran.
“Jangan sampai guru menjadi objek eksploitasi. Kalau ada yang diminta ikut menanggung, segera laporkan. Jangan takut,” tegasnya.
Ia juga mendorong para guru agar berani menyampaikan kondisi di lapangan kepada DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada tekanan atau permintaan yang tidak semestinya, guru harus berani bersuara. Itu penting agar sistem ini bisa diperbaiki,” katanya.
Rana menegaskan, DPRD akan terus mengawal seluruh temuan dalam LHP BPK, termasuk dugaan anggaran tanpa SPJ tersebut, agar penyelesaiannya berjalan transparan dan akuntabel. (Angga)
Discussion about this post