KUNINGAN, (FC).- Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah memperkuat tata kelola digital, Kamis (9/4).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Kuningan ini diikuti perwakilan perangkat daerah dan bagian Setda guna meningkatkan kesiapan menghadapi evaluasi SPBE.
Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana, mengatakan manajemen risiko menjadi komponen penting dalam transformasi digital pemerintahan.
“Ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan menjadi bagian penting dalam penerapan pemerintahan digital,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi hingga era kecerdasan buatan, pemerintah dituntut menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
Ia menambahkan, penyusunan manajemen risiko juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang perlu diperkuat di Kabupaten Kuningan.
“Indeks Reformasi Birokrasi kita masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek SPBE dan manajemen risiko,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman terkait identifikasi risiko dalam pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari potensi gangguan sistem, keamanan data, hingga keberlangsungan layanan digital.
“Melalui manajemen risiko, kita dapat mengantisipasi gangguan, seperti listrik padam yang berdampak pada server, sehingga layanan tetap berjalan optimal,” jelasnya.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Telkom University, Soni Fajar Surya Gumilang, yang memaparkan penyusunan risk register serta implementasi manajemen risiko dalam SPBE.
Melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun manajemen risiko secara komprehensif sesuai kebutuhan masing-masing, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Kuningan. (Angga)
Discussion about this post