KAB. CIREBON, (FC).- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah segera menyusun sistem pengelolaan sampah terpadu menyusul maraknya pembuangan sampah liar di berbagai wilayah.
Desakan itu mengemuka dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belum lama ini.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Supriyadi, menyoroti banyaknya titik pembuangan sampah liar di pinggir jalan maupun bantaran sungai yang hingga kini belum tertangani optimal.
“Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti di wilayah Babakan. Ini jadi persoalan serius yang harus ditangani bersama,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan, tetapi harus dibarengi sistem pengelolaan yang jelas dan terintegrasi.
DPRD meminta hasil kajian Baperida terkait penanganan sampah tidak berhenti di tahap perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program konkret.
Menanggapi hal itu, Kepala Baperida Kabupaten Cirebon, Dangi, mengakui penanganan sampah di Kabupaten Cirebon masih sebatas pengangkutan, belum menyentuh pengelolaan secara sistematis.
Ia menilai, Kabupaten Cirebon perlu meniru daerah lain yang telah menerapkan sistem pengelolaan modern, seperti pemberian insentif bagi masyarakat yang disiplin mengelola sampah hingga penyediaan tenaga pendamping edukasi.
“Penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan ke DLH. Semua OPD harus ikut terlibat,” tegasnya.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan penyusunan program penanganan sampah yang kemungkinan dianggarkan pada 2027. (Suhanan)
Discussion about this post