KOTA CIREBON, (FC).- Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Partai Gerindra Fitrah Malik melakukan reses di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk.
Reses yang dihadiri oleh ratusan warga setempat menjadi ajang dialog dan menyerap aspirasi terkait pembangunan di Kota Cirebon.
Warga juga kembali menanyakan soal Program Indonesia Pintar (PIP) dan kesimpangsiuran informasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Fitriah Malik mengaku, masih banyak warga yang belum mengetahui teknis mengenai PIP.
“Saya sengaja mengundang dari Dinas Pendidikan untuk memaparkan terkait program PIP, karena banyak masyarakat yang menanyakan kendala-kendala terkait program PIP,” katanya, Senin (29/1).
Masih mengenai PIP, ia menegaskan, Pemerintah Kota Cirebon hanya melakukan pendataan dan sebatas mengusulkan saja, keputusan akhir siapa yang mendapatkan program tersebut ada di ranah Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan.
“Perlu ditegaskan lagi kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Cirebon hanya sebatas mengusulkan, tidak dapat menentukan. Yang diusulkan itu tidak bisa dipastikan dapat semua, semuanya akan dikelola oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Jadi, yang menentukan dapat dan tidak adalah tetap dari pusat kami hanya sebatas mengusulkan,” terangnya.
Selain itu, ia juga meluruskan isu yang beredar di tengah masyarakat jika BPJS tidak digunakan dalam jangka waktu lama akan dinonaktifkan.
“Banyak masyarakat yang mengira karena tidak periksa BPJS-nya akan dinonaktifkan. Ituu berita hoax, tidak ada kartu BPJS yang dinonaktifkan karena orang yang sehat suruh periksa. Jika ada yang dinonaktifkan akibat dari updating data dari pusat, sehingga ada yang ganda ada yang double, asa yang unik atau ada yang sudah tidak masuk dalam kategori,” pungkasnya. (Frans)
Discussion about this post