KAB. CIREBON, (FC).- Ketahanan pangan Kabupaten Cirebon merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperkuat sistem distribusi pangan yang efisiensi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah bersiap membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, mengendalikan inflasi pangan, dan meningkatkan perekonomian daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana didampingi Kepala Bidang Ketersediaan, kerawanan dan Distribusi Pangan, Mochamad Muslih menjelaskan, Kabupaten Cirebon yang kaya akan potensi sektor pertanian, juga dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan dan distribusi pangan lokal yang dapat memengaruhi inflasi.
Pembentukan BUMD Pangan ini diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat sistem distribusi komoditas pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 331 Ayat 4, BUMD dibentuk dengan tujuan mendorong perekonomian daerah melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi masyarakat, serta memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan adanya BUMD Pangan, pemerintah berharap harga bahan pangan di Kabupaten Cirebon dapat lebih stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat meningkat,” tambahnya.
Langkah ini juga selaras dengan upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi di tingkat daerah.
“Kami berharap, BUMD Pangan dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.
Namun, tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan adalah masih adanya keterbatasan lahan pertanian, kualitas infrastruktur distribusi, tingkat kemiskinan dan perubahan iklim.
Tapi, di sisi lain pihaknya menyiapkan program yang dibuat untuk menjaga ketahanan pangan, di antaranya adalah penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pemantauan stok pasokan dan harga pangan serta pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia.
“Bagaimana untuk memperkuat ketahanan pangan kita adalah dengan cara memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah serta menerapkan inovasi pertanian dan melakukan moderninsasi irigasi,” terangnya.
Selain itu, meningkatnya ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon terdapat dua indikator, yaitu pertama melalui capaian skor PPH konsumsi hasil dari perhitungan skor PPH konsumsi, untuk tahun 2023 sebesar 94,8 poin dan untuk angka proyeksi di tahun 2024 sebesar 95,5 Poin. Kedua, capaian skor PPH ketersediaan hasil dari perhitungan skor PPH konsumsi untuk tahun 2023 sebesar 72,32 poin dan untuk angka proyeksi di tahun 2024 sebesar 72,64 poin
“Dalam meningkatkan ketahanan pangan juga terdapat beberapa program yang dikerjakan yaitu program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, di antaranya melakukan monitoring dan evaluasi kepada lumbung pangan masyarakat,” kata Erus.
Kemudian, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat seperti pemantauan harga pangan di setiap pasar yang ada di wilayah kecamatan, melakukan gerakan pangan murah, pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dan sosialisasi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).
Sepanjang tahun 2024 ini gerakan pangan murah (GPM) sudah digelar dinasnya sebanyak 17 kali. Ia menyebut, GPM digelar di wilayah yang masuk kategori rentan pangan. Kendati demikian, Erus mengaku, sejatinya seluruh desa di Kabupaten Cirebon secara ekonomi terbilang stabil.
“Desa-desa ini dalam hal ekonominya cukup baik. Namun, pemerintah daerah berkolaborasi dengan perbankan, seperti BI, bjb dan Bulog. Kemudian, hadir 10 vendor penyedia bahan pokok penting, dari beras, daging, telur, kemudian minyak goreng, termasuk sayuran dengan harga lebih murah dibanding harga pasar,” jelas Erus.
Selain itu, program penanganan kerawanan pangan, di antaranya melakukan sosialisasi dan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. “Terakhir program pengawasan keamanan pangan, seperti pengambilan sampling pangan segar asal tumbuhan (PSAT), baik di pasar modern ataupun tradisional, pengujian sampling pangan segar asal tumbuhan serta pembinaan keamanan pangan segar dan sertifikasi,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post