Penanganan Covid-19 Harus Satu Komando Satu Narasi

KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah pusat, provinsi maupun kota/kabupaten memiliki masalah yang sama terkait penanganan Covid-19.

Demikian pula dengan pengendalian transportasi pada lebaran tahun ini. Maka dari itu, harus satu komando dan satu narasi.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ketika membuka rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Barat.

Rapat juga membahas pengendalian tranportasi selama lebaran 1442 H.

Rapat berlangsung Kamis (29/4) di Pendopo Kabupaten Cirebon Jalan Kartini Kota Cirebon, dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Letjen Doni Mordano, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Kajati Jabar Ade Adhyaksa. Walikota Cirebon Nashrudin Azis, Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Forkompinda Wilayah III Cirebon.

Sementara secara virtual, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi para Dirjen, Kakorlantas Polri dan Bupati/Walikota se Jabar.

Kang Emil sapaan akrabnya menegaskan, dalam hal penanganan Covid-19, harus satu komando.

Pada PSBB sebelumnya daerah banyak melakukan improvisasi sendiri, sehingga penanganan Covid-19 tidak maksimal, artinya ini tidak satu komando.

“Saat ini sudah satu komando dari pemerintah pusat, jadi bila pusat menjalankan PSBB proporsional atau PPKM mikro, maka harus dijalankan mulai dari provinsi sampai tingkat RT,” ujarnya.

Kang Emil memaparkan, pelaksanaan PPKM mikro membuahkan keberhasilan pengurangan Covid-19 di Jabar.

Karena sampai ke desa-desa di Jabar memiliki posko penanganan Covid-19 dari dana desa.

Secara umum kondisi Covid-19 di Jabar rata-rata harian sekitar 10 ribuan per periode laporan, bed okupansi yang sebelumnya mencapai 80 persen, kini hanya berkisar 43 persen saja.

Sementara laporan dari rumah sakit, kematian yang terjadi karena Covid-19 1,3 persen. Tingkat kesembuhan mencapai 99 persen pasien sembuh.

“Kami akan mengusulkan narasi yang berisi mudik akan menaikkan kasus positif Covid-19. Dengan contoh kejadian riil di lapangan, yakni seorang cucu pulang kampung ke Tasikmalaya, kemudian neneknya terpapar Covid-19. Karena komorbid dan sepuh akhirnya meninggal dunia. Ini yang akan kita buat narasi,” ucapnya.

Terkait penanganan transportasi dan larangan mudik, di Jabar semula ditetapkan 120 titik penyekatan.

Namun setelah dievaluasi, ternyata masih banyak jalan tikus yang belum terdata. Sehingga titik penyekatan bertambah jadi 158.

“Diperkirakan, larangan mudik ini bisa mengurangi masyarakat yang ingin mudik. Sekitar tersisa 7 persen, tapi ini juga jumlahnya sangat banyak. Dan beresiko menularkan Covid-19 ke banyak orang di kampungnya,” ungkapnya.

Kepada kepala daerah, Kang Emil berpesan agar pembukaan tempat wisata atau hiburan secara bijaksana.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kapasitas yang boleh hanya 50 persen saja.

Sementara Walikota Cirebon Nashrudin Azis menyampaikan, pihaknya bersyukur ada penurunan dalam kasus Covid-19 di Kota Cirebon.

Tapi ini bukan berarti pihaknya lengah atau mengendurkan prokes, tapi tetap satu komando dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Tadi ada arahan dari presiden, gubernur. Dan akan kita laksanakan karena kita sudah satu komando dan satu narasi,” pungkasnya. (Agus)